REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Biskita Transpakuan yang digadang-gadang menjadi evolusi transportasi di Kota Bogor, akan menggantikan angkutan kota (angkot) yang sudah tidak layak pakai. Oleh karena itu, DPRD Kota Bogor meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, khususnya Wali Kota Bima Arya Sugiarto agar bisa mengelola bus baru bantuan BPTJ Kemenhub dengan sangat baik.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin meminta agar Pemkot Bogor tidak terlelap dalam euforia penerimaan bus yang akan beroperasi di Koridor 5 itu. "Jangan terlelap dalam euforia, perawatan bus harus diperhatikan, terlebih bus ini masih full subsidi pemerintah karena gratis. Jangan sampai nanti di akhir tahun malah sudah rusak," ujar Zaenul di Kota Bogor, Selasa (2/11).
Kendati demikian, Zaenul mengaku mendukung keberadaan armada program buy the service (BTS) di Kota Bogor. Namun, dia mewanti-wanti Wali Kota Bima agar sekiranya beroperasinya bus sejalan dengan program rerouting dan reduksi angkot yang menjadi satu-satunya persoalan yang belum terselesaikan. Utamanya, hingga periode ke-dua Bima.
Politikus PPP itu juga mengaku tidak mau melihat nasib puluhan bus baru itu kelak ernasib sama dengan bus Transpakuan yang kini sudah menjadi bangkai di Terminal Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.
"Pemkot Bogor harus serius dan konsisten dalam mengelola moda transportasi masaal ini. Karena tujuannya mengurangi kemacetan tanpa mengurangi pelayanan transportasi kepada masyarakat. Jangan sampai terulang pengalaman pengelolaan trans pakuan terdahulu yang dianggap gagal dan malah menyisakan masalah," jelas Zaenul.
Dia juga mengingatkan Pemkot Bogor agar memerhatikan nasib para supir angkot yang dijadikan supir bus. Pasalnya, program konversi angkot ini pasti berpengaruh terhadap hilangnya mata pencaharian sebagian sopir yang tidak terakomodasi bergaung menjadi sopir bus Transpakuan.
"Tidak mungkin seluruh sopir angkot bisa beralih menjadi sopir bus, karena jumlah bus jauh lebih sedikit dari jumlah angkot yang dikonversi. Inilah masalah yang akan timbul, dan tentu saja harus dicarikan solusinya oleh pemkot," ujar Zaenul.
Pengelolaan bus Transpakuan diketahui akan dikelola oleh konsorsium Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang berdiri pada 2006. Zaenul berharap, dana dari pemerintah pusat bisa dikelola dengan baik, sehingga menghadirkan kenyamanan dan rasa aman kepada warga Kota Bogor dalam menggunakan moda transportasi massal.
"Dana puluhan miliar untuk mengoperasikan BTS ini harus dikelola dengan baik. Nantinya kami juga akan menggunakan hak pengawasan kami untuk memastikan anggarannya tepat guna," kata Zaenul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
