Perintah itu sebagai bagian dari proyek membangun lift guna memfasilitasi akses pemukim ke masjid. Pemerintah Kota Hebron menuntut agar proyek tersebut dihentikan karena pembangunannya akan dilakukan di atas tanah yang dimiliki Badan Wakaf Islam Palestina. Menurut hukum internasional, semua permukiman dan pemukim Israel di tanah Palestina adalah ilegal.
Masjid Ibrahimi di Hebron adalah saksi bisu peristiwa berdarah terhadap warga Palestina pada 25 Februari 1994. Ketika itu, seorang Yahudi ekstrem, Baroch Goldstein, dibantu dengan pasukan pendudukan Israel serta beberapa pemukim Yahudi di Kiryat Arba melakukan genosida terhadap warga Palestina yang saat itu sedang menunaikan sholat subuh.
Ketika pembantaian berlangsung, militer Israel menutup pintu masjid guna mencegah warga menyelamatkan diri serta melarang warga Palestina di luar masjid untuk masuk demi menyelamatkan korban. Israel bahkan menembaki warga yang membantu mengangkat jenazah korban. Akibatnya, 50 warga Palestina menemui ajal mereka dalam pembantain tersebut, 29 di antaranya gugur di dalam Masjid Ibrahimi.
Pascaperistiwa tersebut, Israel menunutup Masjid Ibrahimi selama enam bulan serta membentuk lembaga bernama Shamgar yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembantaian tersebut. Shamgar akhirnya memutuskan membagi Masjid Ibrahimi menjadi dua bagian.
Sebanyak 60 persen bagian masjid untuk Yahudi dan sisanya untuk umat Islam. Mereka juga menempatkan pengalawan ketat di lokasi serta melarang azan dikumandangkan di masjid tersebut. Hebron merupakan rumah bagi sekitar 160 ribu Muslim Palestina dan sekitar 500 pemukim Yahudi.
Kota Tua Hebron ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia pada 2017 oleh UNESCO. Masjid Ibrahimi Hebron diyakini sebagai situs pemakaman tiga nabi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub, dan tempat umat Muslim dan Yahudi beribadah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
