REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Seluruh daerah di Jawa Barat bersiap menghadapi fenomena La Nina yang akan menimbulkan bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut. Salah satunya Kota Bandung yang terancam bencana alam tersebut.
Wali Kota Bandung Oded M Danial meminta aparat kecamatan hingga ke kelurahan mencegah luapan air yang berpotensi menimbulkan banjir saat musim hujan. Menurut Oded, aparat kewilayahan tersebut harus berperan aktif bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk mengantisipasi terjadinya banjir.
Dia mengatakan tim Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebar di seluruh wilayah bersiaga apabila terjadi luapan air. "Jadi prinsipnya, kewilayahan sebagai ujung tombak. Saya sudah sampaikan tidak bisa parsial oleh DPU di UPT saja, tetapi harus bekerja sama dengan kewilayahan," kata Oded di Bandung, Jawa Barat, Senin (1/11).
Dia mengatakan aparat kewilayahan dan DPU harus cekatan memantau sejumlah titik yang berpotensi terjadi luapan meski upaya penanganan dengan pendekatan infrastruktur sudah dilakukan. Penanganan secara infrastruktur itu, kata Oded, di antaranya melalui pembuatan kolam retensi, sumur imbuhan dalam dan drumpori yang tersebar cukup masif.
"Saya sudah sampaikan kepada teman-teman PU (Pekerjaan Umum) di lapangan, Insya Allah sudah bertindak. Terutama saat ini ketika menghadapi musim hujan. Saya sudah instruksikan kewilayahan," katanya.
Selain itu, Oded juga terus mengintensifkan koordinasi dengan sejumlah wilayah perbatasan Kota Bandung. Yakni Kabupaten Bandung Barat yang berada di hulu dan Kota Cimahi serta Kabupaten Bandung di wilayah hilir.
Karena, sambung Oded, penanganan aliran sungai harus secara menyeluruh baik di kawasan hulu sampai ke hilir. Sekalipun di Kota Bandung tidak dilanda hujan, namun menurutnya potensi luapan bisa terjadi dan sebaliknya.
"Contoh, kalau di Kota Bandung sedimentasi dikeduk, pasti akan banjir ke sana (hilir). Ini yang harus dikerjakan lintas wilayah. Saya harap akan banyak pertemuan atau rapat dan dikomandani oleh provinsi," kata Oded.
Pemkot Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga telah melakukan sejumlah langkah antisipasi banjir. Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon, Agung Kemal, mengatakan, sejumlah langkah antisipasi yang telah dilakukan di antaranya melakukan normalisasi terhadap muara-muara sungai.
Salah satunya, normalisasi pada Sungai Cikalong. Sungai Cikalong selama ini menjadi penyebab banjir tahunan di daerah Kalijaga, Kota Cirebon. “Pengangkatan sedimentasi juga kami lakukan di sungai-sungai kecil. Selain itu juga melakukan penanaman tanaman keras,” kata Agung, Senin.
Agung menambahkan, pihaknya pun telah mengadakan piket banjir untuk menyusur sungai. Piket terdiri dari 25 orang, yang bertugas secara bergantian. Dengan langkah antisipasi itu, Agung berharap agar banjir tak sampai terjadi di Kota Cirebon. Meski dia mengakui, persoalan drainase di perkotaan masih kerap menimbulkan genangan.
“Seperti genangan di Jalan Ciptomangunkusumo, yang disebabkan adanya penumpukan sampah di lubang drainase atau air yang antri untuk mengalir,” terang Agung.
Namun, lanjut Agung, genangan di ruas jalan tersebut biasanya akan kembali surut dalam waktu kurang dari satu jam. “Kita tetap antisipasi dengan menyusuri lubang drainase,” ujar Agung.
Dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas tinggi selalu terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, sejak 18 Oktober 2021, setidaknya terjadi sembilan kejadian bencana.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Irwan mengatakan, bencana yang terjadi selama Oktober didominasi tanah longsor. Namun, kejadian bencana yang terjadi masih dalam skala kecil.
"Ada yang rumah yang terdampak, ada juga jalan terbawa longsor. Namun tak sampai ada korban jiwa. Aktivitas masyarakat juga sudah kembali seperti biasa," kata Irwan.
Ia menjelaskan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Kabupaten Tasikmalaya saat ini sudah memasuki musim hujan. BPBD Provinsi Jawa Barat (Jabar) juga telah memberi arahan agar Kabupaten Tasikmalaya siaga untuk menghadapi bencana.
Menurut Irwan, Bupati Tasikmalaya telah menetapkan status siaga bencana banjir dan longsor untuk seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Status siaga bencana berlaku mulai November 2021 hingga Januari 2022.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tasikmalaya sepanjang 2021, sudah terjadi 273 kejadian bencana hingga 1 Novemer pukul 10.30 WIB. Dari total kejadian itu, 52 persen atau 140 kejadian di antaranya merupakan bencana tanah longsor.
Selain itu, terjadi 13 kejadian (5 persen) banjir, 44 kejadian (17 persen) angin kencang, 38 kejadian (13 persen) kebakaran, 14 kejadian (5 persen) gerakan tanah, 25 kejadian (8 persen) cuaca ekstrem.
Akibatnya, 1.112 rumah terdampak, dengan rincian 77 rumah rusak berat, 74 rumah rusak sedang, 267 rumah rusak ringan, 119 rumah terancam, dan 575 terendam. Sementara korban terdampak mencapai 1.216 KK atau 2.783 jiwa, di mana tiga orang di antaranya luka-luka dan lima orang meninggal dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
