Sebelumnya, Hasto membuka pendaftaran beasiswa untuk masyarakat yang ingin mengkaji perbandingan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasto menjelaskan, keseluruhan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
"Dalam kaitannya dengan kepemimpinan nasional, hasil penelitian itu nantinya sangat penting sebagai bagian pendidikan politik bangsa tentang proses menjadi pemimpin, kapasitas pemimpin, prestasi pemimpin, tanggung jawab dan bagaimana legacy seorang presiden diambil. Apakah kepemimpinan seorang presiden benar-benar untuk bangsa dan negara atau hanya untuk kepentingan popularitas semata," jelas Hasto, beberapa waktu lalu.
Pria kelahiran Yogyakarta ini berpendapat berbagai kajian terkait kualitas pemilu selama kepemimpinan seorang presiden juga penting. Ia mencontohkan, mengapa dalam era demokrasi dengan kompetisi yang sangat ketat, pada tahun 2009 ada parpol yang mencapai kenaikan perolehan suara 300 persen.
"Penelitian ini menarik. Apakah hal tersebut sebagai hasil kerja organisasi atau campur tangan kekuasaan," ucapnya.
Dia menambahkan, penelitian tentang kualitas pemilu sangat penting mengingat saat ini sedang dibahas tahapan Pemilu. Bagi PDI Perjuangan, tambah dia, upaya peningkatan kualitas Pemilu menjadi tema kajian akademis yang sangat menarik karena obyektif dan metodologinya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.
"Dengan mengedepankan riset untuk analisis kebijakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan bagaimana sistem politik Indonesia benar-benar mengabdi pada rakyat, bangsa dan negara Indonesia," kata Hasto.
Hasto mengatakan, beasiswa itu murni dari dirinya sendiri. Ia juga mengklaim peminat yang ikut melamar untuk mendapatkan beasiswa sangat banyak. "Ada dari Universitas Indonesia, UGM, Universitas Airlangga, UIN Banda Aceh, hingga dari Oslo University, Manila University, Universiti Sains Malaysia. Kajian penelitian antara lain mencakup ilmu pemerintahan, politik, kebijakan publik, kepemimpinan, psikologi, manajemen, kelembagaan organisasi pemerintahan dan lainnya," kata Hasto.
Beasiswa untuk mengkaji perbandingan antara pemerintahan SBY dan Jokowi, muncul setelah aksi saling sindir antara Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Keduanya, saat itu sama-sama meributkan siapa presiden yang paling banyak menggelar rapat saat menjabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
