Selasa 26 Oct 2021 17:04 WIB

Normalisasi Kali Lamong Ditargetkan Rampung Akhir November

Banjir Kali Lamong akibatkan kerugian ekonomi sekitar Rp 80 miliar tiap tahunnya.

Warga duduk di samping jalan yang tergenang banjir di Dusun Nyanyat, Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Senin (14/12/2020). Banjir itu akibat luapan Kali Lamong di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Foto: ANTARA/Didik Suhartono
Warga duduk di samping jalan yang tergenang banjir di Dusun Nyanyat, Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Senin (14/12/2020). Banjir itu akibat luapan Kali Lamong di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK -- Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur menargetkan rampungnya normalisasi Kali Lamong sepanjang sekitar 6 km pada 30 November 2021, untuk mengurangi bencana banjir tahunan yang selalu terjadi di wilayah itu.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan banjir Kali Lamong merupakan bencana alam tahunan yang terus menerus mengganggu kualitas hidup maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Gresik selatan.

Ia mencatat, kerugian ekonomi diperkirakan sekitar Rp 80 miliar setiap tahun, bahkan pernah menimbulkan korban jiwa dari masyarakat yang terdampak."Oleh karena itu, penanganan Kali Lamong merupakan salah satu prioritas kami," kata Gus Yani, sapaan akrabnya.

Ia mengatakan pada tahun ini Pemkab Gresik berkerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah melakukan langkah progresif terkait Kali Lamong. Di antaranya target merampungkan normalisasi Kali lamong sepanjang 6 km di Kecamatan Cerme pada enam desa.

Selain itu, normalisasi anak Kali Lamong juga telah dilakukan di 19 lokasi, ditambah pembebasan tanah di Desa Tambak Beras, Desa Jono, Desa Morowudi, Desa Putat Lor dan Desa Sukoanyar.

Ditambah membangun Parapet di Desa Jono dan Tambak Beras sepanjang 1,5 km dan menambah alat berat sebanyak tiga unit. "Wilayah Kecamatan Benjeng kami jadikan prioritas utama pengerjaan tahun ini, karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang paling parah terdampak banjir Kali Lamong," katanya.

Gus Yani mengakui, penanganan Kali Lamong merupakan kewenangan BBWS, namun Pemkab Gresik berupaya terus mendorong percepatan dengan intens berkoordinasi dan mengirimkan rekomendasi teknis agar mendapatkan izin untuk turut mengerjakan normalisasi Kali Lamong.

Kali Lamong, kata dia, harus menjadi konsentrasi sebab sudah tertuang dalam Perpres No. 80 Tahun 2019 mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional, dimana wilayah Kali Lamong masuk di dalamnya.

"Kawasan Kali Lamong sudah masuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan ini tercantum dalam Perpres No 80 Tahun 2019. Maka seharusnya menjadi konsentrasi prioritas pusat. Karena di balik peristiwa tahunan ini ada kerugian dari masyarakat sebesar Rp 80 miliar," katanya.

Terkait anggaran, Gus Yani menyebut Kabupaten Gresik telah mengucurkan APBD tahun ini sebesar Rp 1,1 miliar dan pada Tahun 2022 akan ditambah kembali Rp 5 miliar.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement