Sabtu 23 Oct 2021 12:58 WIB

Efisiensi, PT KAI Targetkan Rugi Bersih 700 Miliar pada 2021

2020, PT KAI rugi Rp 1,7 triliun, dan targetkan pendapatan Rp 7,46 triliun pada 2021.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Penumpang di rangkaian Kereta Argo Bromo Anggrek tujuan Stasiun Gambir Jakarta saat berhenti di Stasiun Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/4/2021). PT KAI menargetkan rugi bersih p 1,7 triliun pada 2020 menjadi maksimal Rp 700 miliar pada 2021.
Foto: Antara/Aji Styawan
Penumpang di rangkaian Kereta Argo Bromo Anggrek tujuan Stasiun Gambir Jakarta saat berhenti di Stasiun Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/4/2021). PT KAI menargetkan rugi bersih p 1,7 triliun pada 2020 menjadi maksimal Rp 700 miliar pada 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus berupaya melakukan efisiensi untuk mengurangi beban kinerja keuangan perusahaan akibat ketidakpastian dampak pandemi Covid-19.

"Perseroan terus berinovasi secara efektif dan efisien agar kinerja keuangan bisa lebih lincah dalam merespons dampak yang timbul akibat pandemi Covid-19," kata Corporate Deputy Director of Finance Consolidation PT KAI, Jagatsyah Aminullah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/10).

Menurut dia, pada paruh pertama 2021, perseroan berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan senilai Rp 7,46 triliun sekaligus memangkas rugi bersih. KAI juga memproyeksikan kerugian berkurang dari Rp 1,7 triliun pada 2020 menjadi maksimal Rp 700 miliar pada 2021.

Jagatsyah menyatakan, yang dilakukan meliputi efisiensi dari sisi internal maupun eksternal, mulai dari aspek perbankan, seperti relaksasi pinjaman hingga efisiensi di bidang perpajakan.

"Kami mengoptimalkan semua fasilitas dan insentif yang diberikan pemerintah. Sejalan dengan itu kami juga mengaplikasikan platform integrasi data perpajakan secara digital," katanya.

Sektor perpajakan, kata Jagatsyah , menjadi sangat krusial lantaran KAI memiliki transaksi hingga 12 ribu dokumen pajak per bulan. "Sebagai medium-sized company dengan aset Rp 54,06 triliun, KAI memiliki 12 ribu transaksi yang berkaitan dengan dokumen perpajakan. Ini bila dikerjakan tanpa integrasi data akan membutuhkan banyak orang dan banyak waktu," katanya.

Jagatsyah menjelaskan, integrasi data perpajakan merupakan konektivitas host to host antara platform ERP (enterprise resource planning) wajib pajak dengan server otoritas pajak. Dengan kata lain, sistem perpajakan PT KAI telah terintegrasi secara realtime dengan server Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Jagatsyah menambahkan, dengan integrasi data perpajakan, resource tim pajak KAI naik level dari sekadar input-admin menjadi analis pajak. Dengan begitu, tim pajak KAI bisa menghilangkan potensi cost of compliance maupun human error. Sehingga. tim pajak KAI mampu melihat potensi bisnis dan pendapatan baru dari data yang dianalisis tersebut.

"Dengan berbagai efisiensi ini alhamdulillah tidak ada pemberhentian kerja secara massal di KAI dan organisasi telah lebih siap menghadapi ketidakpastian dampak risiko pandemi," ujar Jagatsyah.

Vica President Tax PT KAI Deny Eko Andrianto mengatakan, perusahaan menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur buatan programer dalam negeri (TelkomPajakku) untuk melakukan integrasi data perpajakan. Deny menyebut, Tarra e-Faktur telah mendapat lisensi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, sehingga mendapatkan jalur khusus ke server DJP.

Bahkan, aplikasi ini mampu membuat, mencetak, dan mengirim puluhan ribu faktur pajak secara massal dan seketika (realtime) ke server DJP. "Dengan integrasi data perpajakan ini transaksional penerbitan invoice ketika dicatat ke pembukuan sudah relatated semua dengan sistem pajak. Sehingga ketika nanti ada pembuktian dan pemeriksaan, tim DJP akan sangat mudah," kata Deny.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement