REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar yang menyatakan siap maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. PPP masih cair untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pencapresan.
"Terkait Pilpres bagi PPP masih cair, tapi kalau bicara aspirasi ya memang elemen pendukung PPP sudah ada yang mulai bersuara," ujar Arsul saat dihubungi, Selasa (19/10). PPP, kata Arsul, berniat untuk mengusung sang ketua umum Suharso Monoarfa dalam Pilpres 2024. Namun, pihaknya sadar bahwa partai berlambang Ka'bah itu merupakan partai dengan suara terkecil di parlemen.
"Pak Suharso diusung sebagai calon internal. Tapi PPP juga harus realistis sebagai partai paling kecil di parlemen," ujar Arsul.
Karena itulah, saat ini PPP juga melirik sosok-sosok potensial lain untuk Pilpres 2024. Apalagi, PPP telah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
"Selain Pak Suharso kami juga perlu melirik sejumlah nama lain. Apalagi kami melihat bisa jadi ada koalisi partai yang sepakat untuk mengusungnya capres dan cawapres, tidak dari salah satu partai," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, Pilpres 2024 sebagai tantangan bagi dirinya untuk maju sebagai capres.
Dirinya menyatakan selama ini kader PKB di seluruh daerah mengharapkan agar dirinya maju sebagai capres pada 2024. Karena itu, PKB akan terus menggalang kekuatan dengan partai politik lainnya untuk berkoalisi. Sebab, PKB tidak bisa mengusung calon sendiri di Pilpres 2024 sehingga harus berkoalisi dengan parpol lain.
"Ya saya rasa itu sebagai tantangan, saya siap," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (18/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika