REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menegaskan, sejak awal perencanaan Formula E (FE), berjalan tidak baik. Menurut dia, izin dan studi kelayakan lokasi juga jelas dan mengacuhkan saran soal lingkungan.
"Izin harus dari Tim Ahli Cagar Budaya lalu katanya sudah diberikan, tapi setelah suratnya terbuka ke publik, yang memberi ijin adalah Tim Sidang Pemugaran lalu dikatakan itu salah ketik, sesuatu yang jelas pembohongan publik," kata Gilbert dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (11/10).
Lebih jauh dia mengatakan, setelah sebelumnya Monas gagal menjadi lokasi balap FE, kini muncul pilihan lokasi hasil pulau reklamasi. Menurutnya, hal ini semakin tidak jelas jika mengacu pada keamanan lingkungan yang berkesinambungan.
Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), penurunan permukaan tanah dengan pulau reklamasi ikut menjadi salah satu yang sangat terdampak karena struktur tanahnya.
"Ini terasa mengganggu, sebenarnya Formula E ini pro lingkungan atau tidak? Apakah Gubernur tidak tahu adanya hasil penelitian BRIN?" ujar dia.
Gilbert juga mempertanyakan FE yang ditujukan sebagai promosi wisata DKI. Menurut dia, belum jelas pariwisata yang akan dijual ke pihak asing ataupun turis dari gelaran tersebut.
"Uang rakyat yang sudah keluar Rp 560 miliar, akan diperoleh rakyat dalam bentuk apa?" tanya dia.
Gilbert mengklaim, hingga kini Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, termasuk Pemprov DKI, tidak pernah mau menjelaskan FE secara terbuka dan transparan. Terlebih, ketika sesuai MoU awal, hitung dia, potensi pengeluaran FE mencapai Rp 4 triliun dan menabrak aturan yang seharusnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menampik jika ajang balap Formula E batal digelar di Monumen Nasional (Monas). Tetapi, kata dia, gelaran internasional itu hanya dipindahkan dari Monas.
"Formula E bukannya batal di Monas, tempatnya yang tadinya direncanakan di Monas dipindahkan ke tempat lain," kata Riza di Balai Kota DKI.
Dia memerinci, sejauh ini ada lima alternatif rencana lokasi yang dicanangkan untuk pengganti jalur Monas. Menurut dia, alternatif lokasi tersebut sedang disiapkan oleh PT Jakarta Propertindo (Persero) dan Dispora DKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika