REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) M. Subuh mengatakan Seruan Gubernur Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok berdampak besar bagi edukasi bahaya merokok. Sebab, seruan tersebut harus disosialisasikan secara merata.

"Karena luasnya DKI Jakarta dan dengan jumlah penduduknya yang banyak, maka berdampak sangat besar bagi edukasi kepada masyarakat. Karena itu, pelarangan pemasangan iklan rokok di setiap titik penjualan rokok itu merupakan kata kunci yang harus kita terapkan dari Seruan Gubernur," kata Subuh dalam webinar bertajuk "Mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Penegakan Larangan Reklame Rokok", yang diikuti di Jakarta, Senin (4/10).

Adinkes menyambut baik dengan dikeluarkannya Seruan Gubernur tersebut. "Langkah konkret Pemprov DKI merupakan hal yang harus didukung. Ini bukan gerakan yang biasa-biasa saja," katanya.

Senada, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi berharap selanjutnya Gubernur Anies Baswedan akan segera mengeluarkan peraturan tersebut dalam bentuk Peraturan Gubernur.

"Minimal Peraturan Gubernur untuk menguatkan secara hukum," katanya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan larangan pemasangan reklame dan bungkus rokok, di dalam maupun di luar toko. Ketentuan tersebut tertuang di Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok yang diterbitkan pada 9 Juni 2021. Anies juga melarang pengelola gedung di DKI Jakarta menyediakan asbak dan tempat pembuangan puntung rokok pada Kawasan Dilarang Merokok (KTR).

Peraturan ini diterbitkan untuk melindungi warga Jakarta dari bahaya paparan rokok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika