REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Johny Simanjuntak, menyoroti surat yang dibuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang ditujukan kepada pendiri Bloomberg Philanthropies, Michael Bloomberg. Menurut dia, surat untuk Ambassador Noncommunicable Diseases and Injuries tertanggal 4 Juli 2019 itu bisa dikatakan baik, tapi tidak menyeluruh.
"Sebenarnya itu kurang greget, padahal kan kita sudah ada Rancangan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Itu malah bisa lebih strategis," ujar sekretaris Komisi E DPRD DKI tersebut kepada Republika di Jakarta, Senin (4/10).
Dia menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak memiliki political will untuk mendorong rancangan tersebut menjadi perda. Sebaliknya, Johny menuding, Anies malah mengutamakan bersurat pada Bloomberg, alih-alih mengutamakan raperda pada waktu tersebut, yang merupakan kekuatan dan cara inti DKI membatasi rokok.
"Sekarang kan (perda) relatif tidak berjalan. Ini akan lebih efektif membatasi perokok di kawasan umum daripada sebatas sosialisasi," jelas Johny.
Dia menilai, Gubernur Anies juga sebenarnya telah mengetahui pentingnya raperda tersebut. Tetapi, pihaknya mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai pembahasan rancangan tersebut. "Kalau gubernur punya komitmen yang jelas, lebih bagus itu. Daripada menyurati ke Bloomberg, kita punya kekuatan untuk memberi ruang kepada semua pihak," tutur Johny.
Baca juga : Politisi PDIP: Wagub DKI Salahi Hak Privasi Seseorang
Dia menganggap, raperda tersebut akan sulit dibahas dalam waktu dekat. Utamanya, kata Johny, karena hampir diparipurnakan tahun lalu, dan malah dimulai dari awal lagi saat ini.
Surat Anies kepada Bloomberg viral setelah diunggah akun Twitter, @rokok_indonesia, @Komunitaskretek, dan lainnya, yang menolak pembatasan rokok. Hal itu memicu perdebatan panjang lantaran @rokok_indonesia memakai diksi 'gabener', yang sering digunakan buzzer untuk menyerang Anies.
"Kenapa sih pada nyerang Anies Baswedan? ya, karena belio minta jatah ke Bloomberg initiative buat kampanye antirokok," kata akun @rokok_indonesia di Twitter, dikutip Republika, Senin (4/10).
"Tipikal elit politik macam begini, saran kami, menjadi pihak yang tak layak dipilih. Baru jadi gabener aja udah cari donoran dari pihak asing. Alat barternya, ya nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup dari kretek ini," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria belum mengetahui surat yang dikirimkan Anies kepada yayasan yang didirikan eks wali kota New York tersebut. Sebaliknya, dia malah menjelaskan jika langkah DKI dalam melakukan kampanye pembatasan rokok sudah diatur melalui Sergub DKI Nomor 8 Tahun 2021 berupa larangan iklan rokok di DKI, hingga pembatasan penjualan rokok itu sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
