REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri bekerja sama dengan PT Napindo Media Ashatama melaksanakan kegiatan Integrated Technology Event (ITE) 2021 Hybrid Forum. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (29/9).
Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dan luring. Kegiatan luring berlokasi di Gedung Pertemuan Kertha Gosana, Kabupaten Badung - Bali dan dihadiri secara tatap muka oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil, Bupati Badung, Walikota Denpasar, Wakil Bupati Jembrana, Sekretaris Daerah Tabanan, serta para narasumber dari Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/ BAPPENAS, Panel Expert Katadata Insight Centre Katadata, PreSales Engineer APAC, Planet Labs, Tribe Leader Smart City - Digital Business & Technology, PT Telkom Indonesia. Selain itu, Chairman DPD DKI JAKARTA APTIKNAS, Direktur PDAM Pontianak, Direktur PDAM Giri Menang, Mataram, Founder of Greeneration Foundation, Perwakiilan NFPA-CFPAA dan Atase Perlindungan Masyarakat untuk ASEAN, Kedutaan Besar Perancis di Singapura. Acara ini diselenggarakan juga oleh Google.
Dalam Kegiatan yang mengangkat tema "Integrated Development Strategies For Metropolitan Areas", akan membahas strategi terpadu. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan kawasan metropolitan dengan perencanaan, inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, serta menyelaraskan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi dan antar stakeholder lainnya.
Forum secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. Safrizal ZA, M.Si sekaligus juga melakukan peluncuran handbook Penyelenggaraan Kota Cerdas, aplikasi re-tiket dan web Global Open Innovation.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menyampaikan strategi pembangunan perkotaan indonesia ke depan akan menitikberatkan pada aglomerasi perkotaan atau wilayah metropolitan sebagai alat pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Dan untuk RPJMN 2020-2024, akan memprioritaskan pada pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin Dan Makassar peran Kementerian Dalam Negeri dalam pengembangan Wilayah Metropolitan adalah dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik.
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri senantiasa mendorong perencanaan wilayah metropolitan yang terintegrasi dengan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi termasuk dalam hal data dan informasi antara pusat dan daerah, keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk memeratakan cakupan pelayanan publik.
"Semoga pembangunan wilayah metropolitan menjadi akselerator terwujudnya suatu perkotaan yang kompak, nyaman, efisien, berkelanjutan yang memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan keterjangkauan bagi seluruh warganya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
