Selasa 28 Sep 2021 00:24 WIB

Tidak Tepat PeduliLindungi Jadi Alat Pembayaran Digital

Aplikasi PeduliLindungi masih banyak kekurangan.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Indira Rezkisari
Petugas melayani warga yang mengalami kendala saat melakukan pemindaian kode batang sertifikat vaksin COVID-19 melalui aplikasi PeduliLindungi di swalayan Tiara Dewata, Denpasar, Bali, Sabtu (25/9/2021). Swalayan yang sudah menerapkan SOP PeduliLindungi sejak Selasa (14/9/2021) tersebut menyediakan pelayanan membantu mengunduh aplikasi PeduliLindungi untuk mengedukasi masyarakat karena hampir 75 persen konsumen mengalami kendala dan tidak paham cara mengakses aplikasi itu.
Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Petugas melayani warga yang mengalami kendala saat melakukan pemindaian kode batang sertifikat vaksin COVID-19 melalui aplikasi PeduliLindungi di swalayan Tiara Dewata, Denpasar, Bali, Sabtu (25/9/2021). Swalayan yang sudah menerapkan SOP PeduliLindungi sejak Selasa (14/9/2021) tersebut menyediakan pelayanan membantu mengunduh aplikasi PeduliLindungi untuk mengedukasi masyarakat karena hampir 75 persen konsumen mengalami kendala dan tidak paham cara mengakses aplikasi itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI, Netty Prasetiyani, menanggapi soal wacana aplikasi PeduliLindungi menjadi alat pembayaran digital. Menurutnya wacana  tersebut dinilai tidak tepat di tengah banyaknya keluhan masyarakat terhadap aplikasi tersebut.

"Sebagai sebuah instrumen yang digunakan dalam penanganan pandemi, aplikasi PeduliLindungi ini masih banyak kekurangan," kata Netty kepada Republika, Senin (27/9).

Baca Juga

Menurutnya penggunaan aplikasi PeduliLindungi selama ini juga dinilai belum optimal. Seharusnya pemerintah merespons keluhan masyarakat, memperbaiki dan melengkapi kekurangannya, dan memperketat serta menjamin keamanan data pengguna.

"Kenyataannya aplikasi PeduliLindungi dapat ‘diakali’, masih sering error, dan belum efektif menjadi alat tracking," ujar politikus PKS tersebut.

Dia memandang wacana aplikasi PeduliLindungi sebagai pembayaran digital juga dinilai tidak urgen sama sekali. Sebab pemerintah juga sudah memiliki alat pembayaran digital seperti LinkAja yang merupakan gabungan dari beberapa BUMN.

"Jika aplikasi PeduliLindungi dalam penanganan pandemi saja masih banyak kekurangan, jangan ditambah lagi ‘beban’ sebagai alat pembayaran digital," tuturnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement