Ketua DPR RI Puan Maharani, mengingatkan agar sekolah tidak memaksakan menggelar PTM jika belum memenuhi kriteria. Menurutnya, keselamatan siswa dan lingkungan sekolah harus diutamakan.
"Keselamatan siswa, guru dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama. Jadi sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/9).
Hal tersebut disampaikan Puan menyusul adanya laporan sejumlah sekolah yang telah menggelar PTM walaupun belum memenuhi syarat seperti di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bahkan di sebuah SMP di Purbalingga menjadi klaster penularan Covid-19 dengan 90 siswa yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Menurutnya, pedoman dari pemerintah terkait syarat dan ketentuan PTM, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, sudah dibuat dengan sangat matang dengan memperhitungkan segala risikonya. Sehingga, menurutnya jika ada sekolah yang melanggar maka berisiko membahayakan keselamatan siswa dan pengajar.
"Pemda harus mengawasi ketat agar tidak ada lagi sekolah yang mencuri start PTM," ujar Puan.
Adapun, Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, mengingatkan pemerintah, agar vaksinasi terhadap guru tetap diprioritaskan.
"Ya kalau yang lain saja diprioritaskan, menurut saya sih tetap, menurut saya secara pribadi guru menjadi prioritas utama kalau pembelajaran tatap muka mau diadakan," kata Fikri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9).
Menurutnya, guru rentan terpapar Covid-19 mengingat usia dan komorbid. Sehingga, kalau ada pelonggaran syarat melakukan PTM, vaksinasi guru tetap harus diutamakan.
"Guru dan tenaga pendidikan menurut saya diutamakan, disegerakan, didahulukan, diprioritaskan," ujarnya.
Politikus PKS itu juga mengimbau agar pemerintah tidak instruktif terkait kebijakan penyelenggaraan PTM, melainkan fasilitatif. Dengan demikian , kehadiran negara dapat lebih dirasakan.
"Kekurangannya apa, apakah infrastruktur sarana dan prasarana masih kurang dan seterusnya, maka bisa enggak diakseskan, masih ada nggak anggarannya. Kalau bisa digelontorkan dari pusat kenapa tidak misalnya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
