REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, Pemilu dan Pilkada 2024 bakal diselenggarakan dalam kondisi yang belum bebas dari pandemi Covid-19. Namun, dia tetap berharap dunia bisa mengatasi wabah virus corona ini paling lambat 2022.

"Perkiraan kita adalah penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 itu masih dibayang-bayangi dengan suasana kita menghadapi pandemi Covid-19," ujar Doli dalam webinar pada Senin (20/9).

Dia menuturkan, walaupun 2022 negara-negara di dunia berhasil mengatasi pandemi Covid-19, tentu tidak mudah mengembalikan kehidupan yang normal seperti sebelumnya. Selain berdampak pada kesehatan, virus corona juga menyebabkan persoalan ekonomi dan politik.

Kendati demikian, kata Doli, setidaknya kondisi pada 2023 tidak lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya dan negara lebih siap mengatasi pandemi Covid-19. Di samping itu, agenda-agenda politik seperti Pemilu dan Pilkada 2024 tetap harus diselenggarakan dengan menyesuaikan kehidupan normal baru di tengah pandemi.

"Paling tidak konsekuensinya adalah kita harus mengatur semua agenda-agenda kehidupan kita termasuk agenda politik disesuaikan dengan kehidupan normal baru itu," kata Doli.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra, bahwa pandemi Covid-19 menjadi salah satu tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Sejauh ini, KPU membuat skenario pelaksanaan teknis pemilu dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

KPU akan mengadaptasi pengaturan penyelenggaraan Pilkada 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk diterapkan pula pada Pemilu dan Pilkada 2024. Menurut Ilham, pelaksanaan pesta demokrasi tetap harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga negara.

"Kemungkinan masih pandemi Covid-19. Tentu ini menjadi catatan kita bersama dan ini sekali lagi menjadikan beban kerja penyelenggara bertambah," kata Ilham.

Ikuti Whatsapp Channel Republika