Senin 13 Sep 2021 23:21 WIB

Pemerintah Harap DLA Lahirkan Pemimpin Digital Kelas Dunia

Kepemimpinan digital mendorong transformasi dalam organisasi.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Kemenkominfo menggelar Digital Leadership Academy.
Foto: Istimewa
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Kemenkominfo menggelar Digital Leadership Academy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mendorong peningkatan kapasitas digital para pemimpin di sektor publik maupun privat melalui program Digital Leadership Academy (DLA).

Pembukaan DLA pada Senin (13/9), kata Johnny, sekaligus akan diawali dua pelatihan digital untuk angkatan pertama. Yakni, pelatihan bersama National University of Singapore yang akan dimulai untuk kelompok pertama. Kemudian disusul oleh empat kelompok lainnya dengan pelaksanaan yang terus bergulir hingga tanggal 30 November 2021 mendatang.

Baca Juga

Yang kedua Harvard Kennedy School yang akan dimulai pada 21 September hingga 12 Oktober 2021 untuk tema Leading Smart Policy Design. "Kami berharap semangat sinergi dan transformasi dalam pelatihan ini dapat terus terjaga," kata dia dalam siaran pers resmi Kominfo di pembukaan Program Digital Leadership Academy tahun 2021, dari Jakarta, Senin (13/9).

Johnny menyampaikan, hal itu guna mencetak pemimpin-pemimpin digital terbaik kelas dunia yang tidak hanya mendorong akselerasi transformasi digital nasional, tapi juga mewujudkan Indonesia terkoneksi yang semakin digital, semakin maju.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang juga hadir, mendukung gagasan program Digital Leadership Academy demi terciptanya kebijakan baik sektor publik dan privat. Sebab, saat ini  perkembangan teknologi informasi berperan dalam pembuatan kebijakan.

Menurutnya, kepemimpinan digital mendorong transformasi dalam organisasi, membangun kepemimpinan konvensional-tradisional yang dicirikan antara lain dipilih berdasarkan senioritas, keahlian berjenjang dari bawah dan pengambilan kebijakan secara bertingkat juga mulai harus ditinggalkan. Hal itu karena tidak mampu mengimbangi perubahan yang berjalan begitu cepat.

"Sektor pemerintahan pun perlu melakukan berbagai perubahan yang cepat untuk dapat mengikuti perubahan dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat," kata Tjahjo.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement