Pemerintah pusat saat ini mendorong daerah yang telah berstatus PPKM 1 sampai 3, untuk memulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) dengan syarat tertentu dan protokol kesehatan ketat. Namun, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui, masih ada pemerintah daerah yang belum berani menggelar PTM meski daerahnya sudah masuk kategori aman.
"Memang ada pemerintah daerah yang keliatannya masih belum berani. Tapi akan terus didorong. Saya kira Mendikbud akan terus mendorong supaya semua daerah yang memang sudah memenuhi levelnya itu membuka supaya tidak tertinggal," ujar Wapres di sela peninjauan pelaksanaan PTM terbatas sekolah di Bogor, Kamis (9/9).
Wapres mengatakan, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilaksanakan selama pandemi Covid-19 tidak maksimal bagi peningkatan pengetahuan siswa. Karena itu, ia menganggap PTM terbatas sebagai upaya mengejar ketertinggalan siswa.
Namun, Wapres menegaskan, pembukaan PTM terbatas juga diizinkan hanya untuk sekolah yang memenuhi persyaratan, mulai dari status daerah berada di level 1-3, siswa, guru maupun tenaga pendidik sudah divaksin, dan mempunyai infrastruktur memadai untuk pelaksanaan protokol kesehatan.
"Akan terus didorong supaya tidak banyak ketinggalan-ketinggalannya. Nah daerah-daerah yang masih belum berani, akan kita dorong supaya mereka bisa memenuhi syarat-syarat minimal yang ditetapkan untuk membuka," ujarnya.
Wapres juga berharap, daerah-daerah yang masih berada di PPKM level 4 terus berkurang, sehingga PTM terbatas bisa juga dilaksanakan di daerah-daerah lainnya. Menurutnya, saat ini tersisa 3-4 provinsi yang berada di level empat, sedangkan lainnya sudah di level tiga.
"Memang yang di kabupaten-kabupaten masih. Jadi kita ingin supaya sebentar lagi itu semuanya level 3, Artinya semua daerah bisa (buka PTM terbatas)."
Salah satu daerah yang masih enggan menggelar atau bahkan menguji coba PTM adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Diketahui, Provinsi DIY saat ini telah berstatus PPKM Level 3.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut, walaupun PPKM sudah turun ke level 3, digelarnya PTM berisiko meningkatnya penularan Covid-19.
"Saya enggak berani memberikan izin keputusan untuk anak-anak tatap muka apalagi bersekolah," kata Sultan, rabu (8/9).
Sultan mengkhawatirkan munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah jika PTM digelar. Walaupun seluruh pelajar sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama, katanya, pihaknya belum berani memutuskan untuk memulai PTM.
Sultan pun sebelumnya sempat menyebut bahwa salah satu syarat untuk digelarnya PTM yakni minimal vaksinasi pelajar sudah mencapai 80 persen. Sementara, untuk vaksinasi guru dan tenaga kependidikan di DIY sudah selesai dilakukan.
"Biarpun baru vaksin pertama, kalau saya khawatir nanti banyak yang positif," ujar Sultan.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, sekolah harus mendapatkan penilaian dan rekomendasi dari dinas pendidikan untuk dapat memulai PTM. Izin dari orang tua siswa juga menjadi salah satu syarat digelarnya PTM di DIY.
"Akan dilakukan pengisian formulir kesediaan yang dilakukan orang tua siswa," kata Aji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
