REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan pejabat publik baik eksekutif, legislatif maupun pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaporkan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bentuk tanggung jawab.

"Sama-sama kita semua mengajak mengingatkan baik itu pejabat daerah, BUMD, ataupun DPRD di lingkungan DKI untuk segera memastikan laporan LHKPN-nya. Ini masalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pejabat di eksekutif," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/9) malam.

Meski demikian, Riza meyakini bahwa semua pejabat dan staf DKI segera melaporkan LHKPN-nya untuk tahun 2020."Ini kan bentuk tanggung jawab kita sebagai pejabat di eksekutif maupun legislatif, tentu saya yakin dalam waktu dekat semua anggota DPRD dan BUMD dan eksekutif akan menyampaikan laporan LHKPN-nya," kata Riza.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengakui belum semua anggota dewan yang menyerahkan LHKPN 2020. Menurut dia, beberapa anggota DPRD DKI telat melapor.

Sebab, mereka merasa tak perlu melaporkan lagi LHKPN yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya."Ada yang mengeluh anggotanya kok setiap tahun sih harus melaporkan," kata dia saat dihubungi, Selasa malam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika