REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi kritik Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengenai kerumitan administrasi yang dialami masyarakat guna mendapatkan vaksin Covid-19. JK menyindir masyarakat direpotkan dengan administrasi saat ingin divaksin.

Dalam kritiknya, JK juga menilai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih cukup lambat. Atas dasar itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengeklaim akan melakukan perbaikan secara terus menerus mengenai pelaksanaan vaksinasi.

"Tentunya ini akan menjadi perhatian dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan vaksinasi untuk kita segera mencapai target yang ditetapkan. Perbaikan akan terus tentunya dilakukan oleh Kemenkes," kata Nadia kepada Republika.co.id, Senin (30/8).

Walau demikian, Nadia tak memberi keterangan detail soal langkah perbaikan yang rencananya dilakukan oleh Kemenkes. Ia hanya menyebut peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak dapat mendorong masifnya vaksinasi. "Kita terus perluas kerja sama dengan berbagai pihak sambil memastikan ketersediaan vaksin," ujar Nadia.

Selain itu, Nadia merespons kritik JK yang meminta Menkes mengacu kepada beberapa negara yang memudahkan warga mendapatkan vaksin Covid-19 dengan hanya membawa kartu identitas. Ia mengeklaim Kemenkes telah melakukannya.

"Vaksinasi memang dengan KTP ya yang diintegrasikan dengan sistim informasi satu data vaksinasi," ucap Nadia.

Diketahui, sebanyak 96,5 juta dosis vaksin Covid-19 telah diberikan, dalam dosis pertama maupun kedua, hingga 29 Agustus 2021. Jumlah ini belum bisa memenuhi target dari Presiden Joko Widodo yaitu sebanyak 100 juta suntikan pada Agustus 2021.

Ikuti Whatsapp Channel Republika