"Kami mendapatkan data-data itu pada saat mengunjungi panti Panti pada saat berbicara dengan orang yang ada di Panti. Pada saat diwawancara, di setiap minggu di sini pasti ada yang mati. Sebulan berapa kali? ya berkali-kali lah. Jadi tidak ada yang kemudian mengumpulkan data ini," ucap Yeni.
Selanjutnya adanya kontrasepsi paksa bahkan sterilisasi paksa, penghuni yang kurang gizi atau kelaparan, penghuni yang digundul rambutnya, tak ada tempat tidur yang memadai di panti-panti sosial.
Di beberapa Panti juga ditemukan sanitasi yang buruk. "Banyak yang buang air lokasi tempat dia dikurung, mereka terpaksa mandi di tempat terbuka termasuk perempuan. Bahkan ada penghuni perempuan yang dimandikan oleh petugas laki-laki," kata dia.
Selain itu adanya perampasan hak wanita untuk membesarkan anaknya, kekerasan termasuk kekerasan atau pelecehan seksual kepada perempuan oleh staf panti. "Tak ada privasi dan tak boleh memiliki barang milik pribadi, tak ada mekanisme pengaduan dan perlindungan dari tindak kekerasan," katanya.
Menanggapi hal ini, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial, Eva Kasim menyebut Kemensos akan bersinergi dengan instansi lain untuk memberikan penghidupan yang lebih layak bagi penyandang disabilitas mental
"Kondisi panti memang kurang baik, persoalan ODGJ bukan hanya kondisi panti, tapi sangat kompleks, seperti kondisi sosial ekonomi, fasilitas layanan, serta situasi masyarakat saat menerima disabilitas," ujar Evi.
"Kami akan berusaha memininalisasikan keeburukan Panti, kami akan terus benahi kelembagaan Panti, peningkatan kualitas, dan juga melakukan akreditasi, peningkatan kapasitas, sosialisasi standar Panti dan tentu bagaimana menguatkan sinkronisasi Kemsensos dan Pemda yang saling bersinergi," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
