REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengapresiasi kinerja pemerintah daerah (pemda), terutama di luar Pulau Jawa Bali, dalam menangani pandemi Covid-19.
Menurut Airlangga, dengan tren penurunan kasus Covid-19, pemerintah pusat terus memantau dan mengevaluasi upaya penanganan pandemi Covid-19 dari hulu ke hilir di berbagai daerah. Hal itu sebagai dampak dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan vaksinasi massal.
Saat berkunjung ke Kota Palu, Jumat (27/8), Airlangga rapat koordinasi di kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng). Kemudian, ia mengunjungi lokasi isolasi terpusat (isoter) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang berkapasitas 84 tempat tidur.
"Hadirnya fasilitas isolasi terpusat menjadi bagian kebijakan pemerintah untuk menangani Covid-19. Saya mendengar awalnya ada 80 pasien, tetapi sekarang tinggal 16 orang. Saya sangat mengapresiasi kinerja pemerintah Sulteng," ujar Airlangga di Kota Palu, Provinsi Sulteng, Jumat.
Selain itu, Airlangga juga mendorong agar pemda lebih optimal melakukan kegiatan vaksinasi kepada warga. Dia menyinggung layanan vaksinasi di kantor Gubernur Sulteng dengan target 200 warga divaksin per hari.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga membagikan paket sembako kepada warga yang ikut berpartisipasi kegiatan vaksinasi. "Pemerintah selalu berupaya keras untuk suksesnya vaksinasi Covid-19 di Tanah Air. Kunci keberhasilan program ini perlu didukung semua pihak," ucapnya.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, penerapan PPKM Level 4 di luar Pulau Jawa-Bali harus diikuti dengan evaluasi pemerintah pusat. Caranya, pejabat dari pusat harus meninjau daerah secara langsung. Menurut dia, upaya itudapat mendorong pemda meningkatkan pengawasan penerapan prokes.
"Kunjungan pemerintah pusat ke daerah yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 ini menjadi bagian dari upaya intervensi agar pelaksanaan PPKM berjalan dengan baik. Jadi ini memang harus dilakukan," ujar Trubus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
