REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan, Jokowi menyampaikan lima poin dalam pertemuan tersebut.
Pertama, terkait perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19. Partai koalisi bersyukur, penanganan pandemi mulai membuahkan hasil positif berkat dukungan dan kerja sama semua elemen masyarakat.
"Tugas kita menjaga capaian tersebut dan berusaha mengakhiri pandemi Covid-19 yang memasuki babak-babak baru penanganan Covid-19. Baik itu epidemi, apalagi segera masuk ke endemik," ujar Plate di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu (25/8).
Kedua, terkait perekonomian nasional, pencapaian makro ekonomi, dan tantangan ekonomi nasional ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan sentimen positif diharapkan terus terjadi di kuartal-kuartal berikutnya.
Selanjutnya, adalah strategi ekonomi dan bisnis negara. Jokowi menyampaikan lewat forum pertemuan tersebut, agar partai koalisi kompak untuk membuat perekonomian Indonesia beranjak ke ekonomi yang berbasis produksi dan produktif.
"Mendorong menghasilkan nilai tambah yang lebih, secara khusus melalui proses-proses pengolahan di dalam negeri bisa dilakukan. Khususnya di sektor pertambangan, pertanian, dan sektor ekonomi hijau, hilirisasi dan digitalisasi," ujar Plate.
Keempat, Jokowi membahas terkait ketatanegaraan. Menurut Jokowi, jelas Plate, sistem pemerintah yang terdampak pandemi membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan.
Evaluasi menyeluruh diperlukan agar Indonesia dalam tata kelola pemerintahan pusat, daerah, dan sistem pemerintahan nasional. Sehingga dapat melakukan pengambilan keputsuan yang cepat dan tepat.
"Perlu dilakukan evaluasi meneyeluruh, agar kita mempunyai sistem desentralisasi kekuasaan yang lebih efektif dan cocok dalam pengambilan keputsuan yang cepat. Khususnya pada situasi-situasi kedaruratan seperti ini, kita perlu mereview secara menyeluruh," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika itu.
Terakhir, Jokowi membahas ibu kota negara. Jokowi mengingatkan partai politik koalisi untuk tetap memikirkan ibu kota baru yang bertempat di Kalimantan Timur. Jakarta disebut memiliki tantangan dan permasalahan sebagai ibu kota negara.
"Perpindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini, yang dilakukan pertama kesiapan legislasi yang memadai. Pembangunan ibu kota negara yang cocok, yang dilakukan bersama-sama dengan partai koalisi," ujar Plate.
Dalam pertemuan tersebut, hadir tujuh ketua umum dan sekretaris jenderal dari tujuh partai, yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai Nasdem, dan PPP. Ditambah Partai Amanat Nasional (PAN) yang disebutnya bergabung dengan koalisi Jokowi.
"Sahabat baru kami dalam koalisi semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan, serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokrasi Indonesia," ujar Plate.
Ikuti Whatsapp Channel Republika