Kamis 26 Aug 2021 00:15 WIB

Pengamat: Perang PDIP dan Demokrat Sulit Berakhir

Perang ini bukan tentang PDIP dan Demokrat, SBY dan Megawati.

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Agus Yulianto
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.
Foto: Dok. Pribadi
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan terkait Sekjen PDIP yang singgung partai Demokrat menghalalkan segala cara pada pemilu 2009. Menurutnya, perang urat saraf antara partai PDIP dan Demokrat sulit berakhir.

"Ketegangan dan saling menyalahkan sebetulnya biasa. Sebab, dua partai ini sama sama pernah berkuasa, sama sama pernah meninggalkan legecy, sama sama pernah menjadi partai oposisi dan partai the rulling party (partai penguasa)," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (25/8).

Dia mengatakan, koalisi partai PDIP dan Demokrat juga tampaknya sulit terjadi. Ini mungkin bukan soal tentang PDIP dan Demokrat. Namun, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati.

"Ya saya lihat ini bakal kelam terus. Partai PDIP dan Demokrat perangnya akan sulit berakhir," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menggelar pertemuan dengan pengurus DPP Partai Gerindra. Dalam pertemuan tersebut, dia menyinggung kembali pemilihan umum (Pemilu) 2009 yang menunjukkan adanya upaya yang halalkan segala cara untuk menang.

"Dari sejarah itu, kita belajar juga dengan Pemilu 2009 itu, ternyata kita bisa melihat, ketika demokrasi menghalalkan segala cara," ujar Hasto dalam pertemuan dengan pengurus DPP Partai Gerindra di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/8).

Halalkan segala cara yang dimaksud Hasto, mulai manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) dan elemen dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan pengurus partai. Juga, adanya upaya yang menggunakan program bantuan sosial (bansos) untuk tujuan elektoral.

"Dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu itu, menjadi evaluasi bersama," ujar Hasto.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement