REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Senior dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Rendi M.S.Duha memandang pembangunan rumah jabatan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Masud tidak etis di masa pandemi Covid-19. Ia menyarankan Bupati PPU mengalihkan anggaran untuk kepentingan rakyat.
Rendi mengingatkan tingginya kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 termasuk bantuan kepada rakyat terdampak. Sehingga menurutnya tak pantas bila anggaran dihabiskan untuk hal yang tidak penting.
"Tindakan kepala daerah yang menggunakan anggaran Rp 34 M untuk rumah dinas tidak etis. Harusnya saat ini refocusing diperuntukkan menyelamatkan ekonomi rakyat dalam konteks penanganan Covid-19. Ini yang paling prioritas," kata Rendi kepada Republika, Selasa (24/8).
Rendi menyebut pembangunan rumah dinas dengan anggaran fantastis itu hanya untuk kepentingan pribadi. Ia berpendapat tindakan tersebut mencerminkan sense of crisis Abdul Gafur berada di titik nadir.
"Alangkah baiknya saat ini fokus dan urgensi para kepala daerah adalah merekonstruksi kesejahteraan rakyat pascapandemi melalui alokasi anggaran yang tepat dan bermanfaat. Bukan memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan pribadi," ujar Rendi.
Ia juga menyindir pejabat yang dekat dengan gaya hidup mewah. Ia meyakini budaya feodalisme jajaran elite di Indonesia masih tumbuh subur. "Mereka (pejabat) sangat menyukai hal-hal yang sifatnya mewah," ucap Rendi.
Padahal, segala kemewahan yang dinikmati pejabat belum tentu sejalan dengan tingginya kinerja mereka dalam menyejahterakan rakyat. "Namun saya melihat hal ini tidak ada sama sekali korelasi antara rumah dinas yang mewah dengan kualitas kinerja yang ada. Justru memicu perilaku koruptif di kemudian hari," tutur Rendi.
Pembangunan rumah dinas Bupati PPU masih membutuhkan anggaran miliaran rupiah lagi setelah menyedot kas daerah Rp 34 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro menjelaskan masih membutuhkan anggaran untuk beberapa pengerjaan lanjutan pembangunan rumah jabatan bupati.
"Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah itu, seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga, serta pengerjaan interior rumah," ujarnya, Ahad (22/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
