Meski PPKM berhasil menurunkan kasus positif hingga pelonggaran bertahap dilakukan, pemerintah dan masyarakat diminta tidak lengah. Dalam perpanjangan PPKM Jawa-Bali periode 24-30 Agustus 2021 sejumlah daerah mengalami perbaikan turun ke level 3, namun ada pula yang bertahan di level 4.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menjelaskan, relaksasi PPKM jadi satu dorongan kuat karena situasi sosial ekonomi yang semakin terbebani. "Sebetulnya tidak masalah asalkan upaya tes, telusur, tindak lanjut (3T) kuat tetapi yang jadi masalah adalah data yang disampaikan pemerintah ini tidak kuat, jadi laporan penurunan kasus di tengah testing yang juga menurun. Bahkan, target testing selama PPKM darurat yang katanya 500 ribu per hari tidak tercapai, tracing 15 kontak erat per satu pasien juga tidak tercapai," ujarnya saat dihubungi Republika, Selasa (24/8).
Jadi, dia menambahkan, data yang dijadikan rujukan pemerintah lemah, mulai dari kasus harian, keterisian tempat tidur (BOR), apalagi data kesembuhan. Sebenarnya, ia menyebutkan ada dua indikator penting menunjukkan situasi Covid-19 serius atau tidak yaitu positivity rate di atas 5 persen dan angka kematian.
"Kalau mau melihat aman, lihat positivity rate dan angka kematian. Dua-duanya (positivity rate dan kematian di Indonesia) menunjukkan masalah, baik di hulu maupun hilir," ujarnya.
Menurutnya, positivity rate Indonesia saat ini kan belum di bawah 5 persen. Jadi, ia menilai seharusnya zona hijau sebenarnya tidak bisa diterapkan kalau positivity rate belum di bawah 5 persen. Bahkan, ia menilai kalau kasus kematian masih ada maka artinya terjadi masalah dari hulu ke hilir.
"Jadi, penguatan 3T, 5M, vaksinasi ini harus diketatkan. Janganlah zonasi menjadi satu harapan semu," katanya.
Oleh karena itu, Dicky meminta yang harus disadari masyarakat bahwa pelonggaran seperti mal dibuka saat ini bukan berarti kondisi yang aman melainkan karena kebutuhan ekonomi. Semua pihak harus berhati-hati dengan zonasi karena kondisinya bisa cepat berubah.
Apalagi, orang yang orang keluar masuk ke Jakarta dari berbagai daerah yang mayoritas belum terkendali pandeminya. Jadi, Dicky menilai potensi menularkan virus di ibu kota besar sekali.
Ia menambahkan, sebenarnya pelonggaran ini tidak jadi masalah karena sektor ekonomi sosial makin terdampak. Tetapi ia meminta yang harus dipastikan adalah ini dilakukan secara bertahap.
"Semuanya bersinergi kemudian dievaluasi per dua pekan, jadi bertahap. Ini terutama memastikan setiap sektor itu taat pada indikator pelonggaran. Karena kalau tidak dilakukan maka kasus bisa naik lagi," ujarnya.
Dicky mengapresiasi Jakarta yang terus mengupayakan vaksinasi dan 3T terus terjaga dan positivity rate Jakarta di bawah 10 persen. Kondisi Jakarta patut menjadi contoh daerah lain.
Dicky juga meminta masyarakat Jakarta harus berhati-hati terhadap varian Delta. Ia meminta masyarakat lengah atau berpuas diri. Ia mewanti-wanti kalau puas dengan upaya 3T dan 5M dan capaian kasus, maka ini bisa berbahaya.
"Korban akan banyak, karena di Jakarta saja kasusnya naik turun. Ini mencerminkan Jakarta rawan, apalagi ibu kota adalah kota metropolitan yang banyak penduduk di wilayah penyangga," ujarnya.
Bahkan, ia mengingatkan hampir di seluruh kota atau provinsi di Indonesia bisa pergi ke Jakarta. Artinya, ia menegaskan meski vaksinasi Jakarta sudah lebih dari yang ditargetkan tapi masih jauh dari kata kekebalan komunitas (herd immunity).
Ia menyontohkan Israel yang cakupan vaksinasinasinya lebih dari 60 persen dan vaksin yang digunakan dianggap lebih efektif melawan varian Delta seperti di Indonesia. Tapi faktanya Israel tidak bisa efektif menahan penyebaran varian Delta, walaupun memang kasus kematiannya lebih kecil, termasuk beban fasilitas kesehatan.
Bahkan, ia menyebutkan negara di dunia yang memakai vaksinasi yang efikasinya tinggi terhadap varian Delta belum bisa menjamin kapan mencapai herd immunity. "Apalagi di Indonesia. Ya bisa dikatakan adalah tercapai treshold (ambang batas), tetapi itu dengan catatan masih harus terus meningkatkan aspek 3T, 5M karena syarat lainnya belum diwujudkan," ujarnya.
Terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Hariadi Wibisono menambahkan, meski kasus Covid-19 turun, artinya levelnya turun. Namun, penularan lokal tidaklah turun.
"Artinya ancaman masih ada di sekitar kita. Kalau masyarakat lalu euforia dan mengabaikan protokol kesehatan maka risiko ledakan kasus (Covid-19) masih bisa terjadi," katanya.
Ia mengajak semua pihak bersabar. Sebab, pertempuran belumlah selesai.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah konsisten dan melalui pertimbangan yang matang dalam menerapkan indikator penetapan PPKM berlevel di setiap wilayah. Bambang Soesatyo dalam keterangannya memberikan respons mengenai perlunya pemerintah konsisten dalam menerapkan indikator penetapan PPKM.
"Meminta pemerintah konsisten dan melalui pertimbangan yang matang dalam menerapkan indikator penetapan PPKM levelling di tiap wilayah agar PPKM berperan maksimal dalam menurunkan kasus Covid-19 sesuai dengan yang diharapkan," kata Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, Selasa (24/8).
Hal itu, menurut dia, mengingat jika acuan penetapan level PPKM tidak konsisten, maka akan menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Kemudian dia meminta pemerintah agar dalam melakukan pelonggaran PPKM berlevel sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi sosial wilayah masing-masing.
"Sebab, harus ada kriteria yang jelas dalam pelonggaran kebijakan," kata dia.
Bamsoet meminta pemerintah untuk segera memberikan kepastian kepada masyarakat terkait penentuan kelanjutan PPKM berlevel atau jika ada perubahan kebijakan lainnya. "Dengan demikian dapat memberikan kepastian dan ketenangan masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
