Sedangkan menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), terdapat 3.367 anak dari 13 provinsi yang kehilangan pengasuhnya selama pandemi. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KPPPA, Nahar, menjelaskan data tersebut masih berproses karena belum semua provinsi yang dicatat.
Kemungkinan angka tersebut akan bertambah ketika seluruh provinsi sudah masuk hitungan. "Ini gambaran yang bisa diperoleh per hari ini. Ini belum semuanya. Karena ini kan baru 13 provinsi. Terbanyak dari Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Yogyakata dan Kalimantan Selatan," kata Nahar, dihubungi Republika, Kamis (19/8).
Ia menjelaskan, data ini digambarkan dengan anak yang kehilangan ibu saja atau ayah saja, tinggal dengan kakek nenek dan kerabat lainnya. Saat ini kementerian dan lembaga masih terus mengumpulkan data untuk bisa menentukan kebijakan ke depan.
Data ini, kata Nahar menjadi penting berkaitan dengan bantuan yang akan diberikan. "Karena pemerintah sudah menegaskan sedang menyiapkan pola bantuan yang bisa diberikan, tapi di tahun 2022," kata Nahar menambahkan.
Fokus KPPPA yakni memastikan anak-anak yang saat ini kehilangan pengasuhnya dapat ditangani dengan baik. "Dengan membuat kebijakan, misalkan dari 2020 pandemi muncul kan kami bersama kementerian/lembaga dan satgas merancang protokol pengasuhan anak yang orang tuanya meninggal karena Covid-19. Itu per tanggal 30 April 2020," ujar Nahar.
Saat ini merupakan situasi darurat, sehingga perlindungan anak harus terus digencarkan. Anak saat ini juga berada dalam situasi darurat, karena sudah terkait dengan persoalan keselamatan dan keamanan terhadap diri dan anak itu.
Dalam perkembangannya, anak harus dipenuhi kebutuhan dasar, pengawasan, dan pengasuhannya. "Upaya ini harus dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu, maka terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, bagaimana memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan lainnya, kalau kita tidak tahu anaknya ada dimana dan kondisinya seperti apa," kata dia lagi.
Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi KPAI Jasra Putra mengatakan, pendataan anak kehilangan anak orang tua perlu melibatkan tokoh lintas agama dan kepercayaan. Jasra mengatakan para tokoh lintas agama adalah garda terdepan dalam menjangkau anak yatim piatu akibat pandemi.
"Meski data belum bisa mengungkap fakta kondisi anak, namun yang sebenarnya anak-anak kehilangan aktor atau figur pengasuhan telah dijangkau para tokoh lintas agama dan kepercayaan baik di pusat maupun daerah," kata Jasra, dalam keterangannya.
Saat ini, data-data anak terlantar yang masuk ke pemerintah bersumber dari informasi data dari kementerian-kementerian. Jasra mendorong agar besarnya data anak-anak terlantar dan anak kehilangan orang tua untuk segera direspons.
Biasanya, melalui rumah ibadah atau amal usaha berbasis umat-umatnya anak-anak ini akan dijangkau. Jasra mengatakan, masalah-masalah di masyarakat seringkali direspons melalui persatuan umat di rumah ibadahnya.
Kerjasama dengan tokoh lintas agama dan kepercayaan, menurut Jasra bekerja sangat baik. "Hal ini biasa diatasi dengan rutinnya para tokoh lintas agama dan kepercayaan, dalam pelaksanaan-pelaksanaan ibadah. Sekaligus mereka mendata lagi umatnya," kata dia lagi.
Ia menegaskan, kerja sama pendataan akan sangat strategis bila melibatkan organisasi masyarakat keagamaan yang ada di Indonesia. Saat ini, menjadi tanggung jawab bersama untuk menjemput bola anak-anak terlantar agar tidak menjadi ledakan masalah sosial di mana-mana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
