REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait reformasi sistem pelayanan kesehatan nasional agar efektif menghadapi bencana. Salah satunya dengan alokasi anggaran pemerintah untuk perbaikan sistem kesehatan nasional.
"Itu merupakan usulan dari pemerintah daerah terkait dengan masalah reformasi di bidang kesehatan," kata Ketua Tim Mitigasi PB-IDI Adib Khumaidi yang dikonfirmasi, Senin.
Menurut Adib, perbaikan dalam upaya promotif dan preventif di tengah masyarakat perlu ditingkatkan. Masyarakat harus lebih banyak mendapatkan edukasi terhadap pentingnya kesehatan, bahaya penyakit, hingga promosi kesehatan.
Adib juga menyarankan agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk upaya revitalisasi peran puskesmas. Ia menyebut, perlu ada peningkatan status pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, hingga pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan.
"Hal penting lainnya adalah memfasilitasi pusat pelayanan kesehatan yang melibatkan sektor swasta melalui penetrasi mandiri agar kemudian menjadi komunitas binaan," katanya.
Adib mengatakan, penguatan kemampuan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia juga penting diperhatikan oleh pemerintah.
"Kita harus menyiapkan juga fasilitas kesehatan yang siap dengan kondisi kedaruratan seperti hospital disaster plan yang harus disiapkan oleh seluruh fasilitas kesehatan di kondisi-kondisi kasuistik seperti pandemi ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika