REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan,  pemasangan baliho belum menjadi kebijakan organisasi. Hal tersebut mengingat kondisi bangsa yang masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Partai Demokrat, kata dia, sampai saat ini, masih menempatkan kerja-kerja sosial membantu meringankan beban rakyat yang terdampak krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Kerja sosial ini, menurutnya, sebagai implementasi Gerakan Nasional Partai Demokrat Perang Semesta Melawan Covid-19 dan Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi sebagai prioritas yang diutamakan.

Dia tak menampik, pemasangan baliho untuk meningkatkan popularitas adalah pilihan cara yang lazim digunakan dan cukup efektif. Namun demikian, dirinya menyadari, pemasangan baliho tak selalu berbanding lurus dengan peningkatan elektabilitas. 

"Baliho, spanduk, dan sejenisnya merupakan variasi street media sebagai pendukung serangan darat dalam suatu pemenangan," ujarnya kepada Republika, Jumat (13/8).

Adapun baliho AHY yang sebelumnya terpasang, menurut Kamhar sifatnya tematik atau insidensial. "Seperti saat pilkada serentak 2020 yang lalu, kegiatan Mas Ketum AHY saat safari Ramadhan, dan yang dipasang oleh struktur partai di daerah sebagai penegasan komitmen dan keberpihakan saat menghadapi gerombolan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang dipimpin KSP Moeldoko beberapa waktu yang lalu," terangnya.

Dikatakannya, dalam membangun elektabilitas dibutuhkan sebuah proses. Ada dinamika dan interaksi timbal balik antara kompetensi, reputasi dan integritas dalam ruang dan waktu yang mesti dipresentasikan kepada publik. 

"Karenanya butuh waktu, tak bisa instant. Biasanya yang instant, rapuh dan semu tak kompeten karena hanya bertopeng pada pencitraan," ungkapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika