Rabu 11 Aug 2021 08:14 WIB

Bujet Baju Rp675 Juta, DPRD Tangerang: Badan Kita Berkembang

Bahan pakaian anggota DPRD Tangerang disebut menggunakan produk impor Louis Vuitton.

Anggaran pakaian anggota DPRD Tangerang jadi sorotan karena mencapai angka fantastis, Rp 675 juta dengan menggunakan produk impor seperti Louis Vuitton.
Foto:

Anggaran Dibatalkan

Setelah menuai kritikan dan menjadi viral di media sosial, akhirnya DPRD Kota Tangerang membatalkan soal pengadaan baju dinas pada tahun ini, yang disampaikan dalam konferensi pers, Selasa (10/8). Gatot menyebut keputusan itu diambil seiring dengan bergulirnya masukan dan kritikan yang datang, terlebih mencuat jenama-jenama mewah seperti Louis Vuitton, Lanificio Di Calvino, Theodoro, dan Thomas Crown yang menjadi merek pakaian tersebut.

“Berdasarkan rapat yang kami adakan, keputusan politis kami adalah membatalkan pengadaan tersebut,” ungkap Gatot.

Gatot pun membatah jika bahan yang akan dipakai menggunakan merek tertentu. “Kita enggak pernah menyebut merek. Merek itu darimana saya enggak ngerti, itu pertama kali ngucap siapa. DPRD tidak pernah menyebut merek,” ujar Gatot.

Gatot menjelaskan, pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang memang dibahas bersama dan telah melewati sejumlah proses lelang hingga akhirnya mendapatkan pemenang lelang. Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara lebih teknis.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Tangerang Agus Sugiono menambahkan, pihaknya tidak menentukan ihwal merek bahan pakaian anggota dewan. Berdasarkan penuturannya, kesekretariatan hanya menentukan terkait dengan spesifikasinya tanpa merek.

“Saya menegaskan kembali bahwa terkait penentuan merek itu bukan dari kami. Yang ada dari kita itu spesifikasinya saja, tidak ada merek. Spesifikasinya itu misalnya kadar bahannya berapa persen,” jelasnya.

Pokja Unit Layanan Pengadaan Hadi Sudibjo menuturkan, Louis Vuitton akan menjadi pakaian dinas harian (PDH). Adapun merek Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), serta Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

“Empat merek itu diserahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja. Mereka yang lebih tahu soal kenaikan anggaran karena mereka yang tentukan spesifikasi,” ujar Hadi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement