REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mempertanyakan keberadaan stok vaksin di daerah. Hal tersebut menyusul minimnya stok vaksin di daerah. Dia meminta pemerintah pusat terbuka mengenai keberadaan vaksin tersebut.

"Jangan sampai Pemerintah pusat ingin menggalakkan percepatan vaksinasi tetapi ketika masyarakat sudah mau divaksin, eh vaksinnya malah tidak ada atau tidak sampai ke daerah," kata Martin Manurung dalam keterangan, Ahad (1/8).

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengaku mendapat laporan minimnya stok vaksin di daerah dan meminta pemerintah pusat untuk segera mengirim stok vaksin. Menurutnya, kondisi ini bertolak belakang dengan semangat serta target vaksinasi nasional.

Dia mengutip pernyataan Stafsus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga yang mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 12 juta dosis vaksin Covid-12 yang belum terpakai. Martin meminta pemerintah lebih transparan mengenai keberadaan vaksin di daerah.

"Jadi, sebenarnya barang itu ada di mana? Ada di daerah mana? Ada berapa banyak di daerah itu. Jadi jangan hanya menyebut di daerah, karena Indonesia ada ratusan daerah," katanya.

Seperti diketahui, surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa pandemi mensyaratkan kartu vaksin, minimal dosis pertama. Martin berpendapat, minimnya stok vaksin di daerah akan mempersulit masyarakat.

"Jika ada persyaratan minimal dosis pertama dilakukan, tapi vaksinnya itu sendiri tidak ada di daerah, bagaimana mungkin masyarakat bisa melakukan vaksinasi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika