REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pemerintah kurang berhasil dalam mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Hal inilah yang membuat penerapannya tidak berjalan maksimal pada awal pelaksanaannya.
"Kelihatan kemarin belum tersosialisasi secara baik di awal, karena keputusan untuk menerapkan PPKM Darurat itu agak sedikit cepat. Jadi masyarakat belum sepenuhnya memahami PPKM Darurat dan PPKM mikro," ujar Saleh dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (17/7).
Implikasi dari kurangnya sosialisasi oleh pemerintah, justru terjadi penumpukan masyarakat yang terhalang penyekatan oleh aparat penegak hukum. Sehingga, PPKM Darurat dinilai ntak berhasil di hari-hari awal pelaksanaannya.
"Artinya setiap kebijakan yang diterapkan dari pemerintah sebaiknya sudah tersosialisasi dulu dengan baik, sehingga masyarakat tidak bertanya dan tidak ada yang tidak mengerti. Sehingga masyarakat patuh melaksanakannya," ujar Saleh.
Kurangnya sosialisasi dari pemerintah juga membuat masyarakat tak siap dari segi ekonomi dalam melaksanakan PPKM Darurat. Hal ini berakibat kepada masih banyaknya warga yang keluar rumah untuk bekerja, khususnya meraka yang bekerja di sektor informal.
"Ini (pembatasan kegiatan) tentu akan memberatkan mereka, belum lagi ketika da pengawasan yang dilakukan oleh tim gabungan itu kadang-kadang tidak manusiawi," ujar Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR.
Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, pemberlakukan PPKM Darurat selama satu minggu telah berhasil menurunkan jumlah mobilitas masyarakat yang akan berkegiatan di tempat kerja, tempat umum, tempat wisata, dan juga stasiun. Kendati demikian, menurutnya, penurunan mobilitas ini masih belum cukup untuk menurunkan angka kasus positif yang semakin melonjak dalam beberapa hari terakhir ini.
"Evaluasi terkait pembatasan mobilitas yang telah dilakukan selama satu minggu PPKM Darurat kemarin sudah mulai terlihat hasilnya di mana terjadi penurunan mobilitas (masyarakat)," kata Wiku saat konferensi pers.
Menurut Satgas, peningkatan kasus positif yang tajam sebagian besar terjadi akibat penularan di tingkat keluarga. Karena itu, ia menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menghentikan kluster keluarga ini.
"Dengan pelaksanaan isolasi mandiri yang baik dan benar serta tindakan sedini mungkin sejak anggota keluarga mengalami gejala Covid-19 atau menjadi kontak erat pasien Covid-19," ujar Wiku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika