REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad) mengunggah pernyataan di media sosial Twitter bahwa mereka bersama dengan Presiden Jokowi disertai foto-foto presiden. Namun, kalimat tersebut ditambahi dengan kalimat lanjutan, yaitu "Tapi bohong".
"Kami bersama presiden Jokowi tapi boong," yang diunggah akun BEM FISIP Unpad, Kamis (15/7). Dalam keterangannya, BEM FISIP Unpad mengatakan bahwa Presiden Jokowi sering kali bertindak atau berkata, yang pada akhirnya kontras dengan kebijakan yang dibuat.
"Berbagai gimmick dan lip service yang dibuat pun nyatanya hanya sebagai pemanis mulai dari gimmick terbuka terhadap kritik hingga menggunakan pakaian adat," unggahnya.
BEM FISIP Unpad mencontohkan pernyataan Presiden Jokowi yang terbuka untuk dikritik. Namun, setiap kritik yang disampaikan kepada presiden melalui media sosial atau dalam aksi demontrasi berujung pada serangan digital atau represivitas kepada pengkritiknya.
Selain itu, beberapa kali Presiden memakai pakaian adat dalam acara kenegaraan. Namun, di lapangan, masyarakat adat sering dikriminalisasi. Termasuk perbedaan instruksi dan pelaksanaan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karut-marut penanganan Covid-19 dan bagi-bagi kursi kepada keluarga dan rekan dekat.
"Kami akan bersama Presiden Jokowi jika Presiden Jokowi serius dan berkomitmen kepada rakyat Indonesia. Cepat penuhi janji dan perkataannya pak, jangan bohong lagi," katanya.
— BEM FISIP UNPAD (@bemfisipunpad) July 14, 2021
Saat dikonfirmasi, Ketua BEM FISIP Unpad, Virdian Aurellio Hartono mengatakan, terdapat tiga hal yang mendorong lahirnya unggahan tersebut. Ia mengatakan, kebijakan pemerintah Presiden Jokowi yang lip service dengan pernyataannya. Selain itu, terulang aktivis mahasiswa dipanggil rektor akibat unggahan yang dibuat.
"Kami heran harusnya kampus Indonesia belajar tidak merepresif mahasiswa," ujarnya, Jumat (16/7). Salah satu pemantik lainnya, yaitu merespons pernyataan salah satu BEM dalam menanggapi BEM yang mengkritik Presiden Jokowi, dengan sebutan kardun yang dinilai tidak intelek dan ilmiah.
"Kami menjelaskan dengan rasionalisasi dan referensi," katanya. Ia mengaku khawatir dengan unggahan tersebut mendapatkan serangan ke pribadi. Walaupun begitu, ia meyakini peran fungsi mahasiswa harus seperti itu.
"Akan ada beberapa yang dilakukan, propaganda yang dilakukan membuka diskusi publik dan akan diskusi ilmiah lainnya," katanya.
Saat merespons kritik dari BEM Universitas Indonesia (UI) beberapa waktu lalu, Presiden Joko Jokowi meminta universitas agar tak perlu menghalangi para mahasiswanya dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Jokowi menilai tindakan para mahasiswa Universitas Indonesia tersebut merupakan bentuk ekspresinya kepada pemerintah.
“Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Dan universitas tidak, tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi,” ujar Jokowi dalam pernyataannya yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6).
Meskipun begitu, ia mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki budaya tata krama dan sopan santun.
“Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan, ya saya kira biasa saja,” ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika