Kamis 15 Jul 2021 17:24 WIB

Kedubes China: Komunike KTT G7 Soal Xinjiang adalah Fitnah

China menilai pernyataan G7 sangat bertentangan dengan tujuan prinsip Piagam PBB.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Teguh Firmansyah
Seorang penjaga berdiri di menara pengawas penjara Kashgar di Kashgar, Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, Cina,
Foto:

Liang menjabarkan keberhasilan dan kemajuan di wilayah Xinjiang yang didiami umat muslim Uighur. Saat ini, Xinjiang menikmati stabilitas sosial, perkembangan ekonomi, persatuan etnis dan kerukunan beragama.

Dia mencatat PDB Xinjiang pada 2014 hingga 2019 dengan rata-rata tumbuh 7,2 persen per tahun, dan pendapatan pribadi yang siap dibelanjakan (disposable income) penduduk Xinjiang bertumbuh rata-rata 9,1 persen per tahun. Sementara 3,089 juta penduduk yang pernah hidup di bawah garis kemiskinan telah lepas dari kemiskinan secara menyeluruh.

"Penduduk dari semua kelompok etnis di Xinjiang, termasuk Uighur, menikmati hak-hak yg ditentukan oleh konstitusi dan hukum-hukum lain," tuturnya.

Begitupun dengan umat Islam, tuturnya, dapat melakasanakan kegiatan agama sesuai kemauan sendiri, termasuk membaca Alquran, shalat, dakwah, puasa, dan peringatan hari besar, baik di masjid maupun di rumah.

Liang mengeklaim kesuksesan hak asasi manusia di Xinjiang dengan ditandainya stabilitas, keamanan, kemakmuran dan kemajuan yang dinikmati oleh penduduk Xinjiang. Dia pun menyinggung kalangan Islam-China dan Indonesia yang sering melakukan pertukaran.

Beberapa delegasi dari Ormas Islam utama di Indonesia sudah berkali-kali mengunjungi Xinjiang. Kedutaan Besar RRC juga kerap mengadakan kegiatan buka puasa bersama, donasi amal dan kerja sama pembangunan proyek penghidupan masyarakat dengan Ormas Islam Indonesia.

"Kami bersedia untuk terus melakukan pertukaran dan kerja sama agama Islam dengan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Kami juga menyambut lebih banyak lagi teman-teman Indonesia berkunjung ke Xinjiang untuk menyaksikan dan mengenal keberhasilan pembangunan di sana sesudah pandemi," ujar Liang.

Dalam komunike yang dirilis pada Juni lalu, G7 menyinggung tentang situasi hak asasi manusia di China. Kelompok beranggotakan AS, Inggris, Kanada, Jerman, Italia, Prancis, dan Jepang itu menyerukan Negeri Tirai Bambu menghormati hak asasi manusia. dan kebebasan, terutama di Xinjiang yang penduduknya mayoritas adalah Muslim Uighur.

G7 juga meminta China menghormati otonomi tingkat tinggi Hong Kong yang diabadikan dalam Deklarasi Bersama Cina-Inggris. Selain itu, G7 menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement