REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi berharap, pengaturan pelaksanaan Ibadah Idul Adha 1442 Hijriah di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat maupun PPKM Mikro disosialisasikan secara pro aktif ke masyarakat. Dengan begitu, kata Sonny, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan mulai dari takbiran, sholat Idul Adha hingga penyembelihan hewan dapat berjalan dengan baik.
"Setiap penjelasan dilakukan dengan pro aktif serta berdasarkan kajian Alquran, sunnah, ushul fiqih sehingga masyarakat menjadi semakin yakin," ujar Sonny saat menghadiri webinar 'Sehat dan Aman Di Hari Raya Kurban', Rabu (14/7).
Sonny mengingatkan, saat ini pandemi Covid-19 masih belum berakhir, dan justru penularannya semakin meningkat. Karena itu, Pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di 124 kabupaten/kota se-Jawa-Bali yang ditambah 15 kabupaten/kota di luar Jawa Bali.
"Ini menunjukkan bahwa ada risiko penularan yang sangat tinggi di wilayah-wilayah tersebut, sehingga kebijakan yang diambil untuk pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah selama PPKM Darurat ini disesuaikan," ujar Sonny.
Karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada para ulama dan juga Majelis Ulama Indonesia yang telah mendukung pelaksanaan Ibadah Sholat Idul Adha secara aman. "Ini tentu menjadi tugas dan peran dari para ulama dan juga yang juga penting, kita perlu sekali mencegah terjadinya penyebaran berita bohong atau berita hoaks di tengah masyarakat," kata Sonny.
Ia juga mengajak masyarakat untuk senantiasa bertawakal dan berikhtiar di momentum Idul Adha untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19 dengan mengutamakan pendekatan iman.
Namun demikian, ia menyadari di setiap daerah tingkat risiko penularannya berbeda-beda. Karena itu, untuk daerah-daerah lain dengan zona risiko rendah dan tanpa kasus, yakni zona hijau dan kuning maka pelaksanaannya juga tetap disesuaikan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri.
"Intinya bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ini betul-betul kita bersama-sama ingin menekan risiko penularan dan perhatikan zona risiko yang ada di masing-masing daerah," ujarnya.
Kementerian Agama membatasi pelaksanaan Ibadah Idul Adha mulai dari takbiran, Sholat Idul Adha, dan mengatur khusus penyembelihan hewan korban di zona risiko tinggi atau yang menerapkan PPKM Darurat.
Kemenag sendiri telah mengeluarkan tiga SE yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat Idul Adha dan kurban. SE tersebut dibuat sebagai upaya meminimalisir potensi kerumunan yang menyebabkan penularan Covid-19. SE Menteri Agama (Menag) No 15 tahun 2021 membahas secara umum penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Sementara, SE Menag No 16 tahun 2021 berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan rangkaian kegiatan Idul Adha dan kurban di luar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Surat Edaran lainnya adalah SE Menag No 17 tahun 2021 berisi tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Rumah Ibadah, Malam Takbiran, Sholat Idul Adha dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban 1442 H/2021 M di Wilayah PPKM Darurat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika