REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kenaikan kasus Covid-19 yang terus terjadi menimbulkan wacana perpanjangan PPKM Darurat. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyiapkan beberapa skenario kontingensi terkait dengan kemungkinan perpanjangan PPKM Darurat oleh pemerintah pusat.
"Kami mengikuti perkembangan dari masing-masing yang ada, maka kami sudah menyiapkan skenario kontingensi. Apakah diperpanjang atau tidak, kami siap, apapun yang terjadi karena keputusan itu dilihat dari perilaku masyarakat seperti apa," katanya di Semarang, Rabu.
Menurut dia, penambahan kapasitas tempat tidur rumah sakit, mencari oksigen sampai menambah tenaga kesehatan bukanlah solusi untuk mencegah kasus Covid-19 bertambah. Sebab yang bisa mencegah adalah mendisiplinkan perilaku masyarakat terkait dengan protokol kesehatan.
"Kalau semua patuh, protokol kesehatan 'diugemi' dan dipegang kencang, maka sebenarnya PPKM Darurat tidak perlu diperpanjang, tapi kalau tidak bisa, potensi perpanjangan bukan tidak mungkin dilakukan," ujarnya.
Diperpanjang atau tidak, lanjut Ganjar, PPKM Darurat memiliki manfaat dan risiko tersendiri sebab kalau tidak diperpanjang, memang ekonomi akan bergerak. Tapi jika masyarakat tidak disiplin lagi, maka risikonya akan lebih berat.
"Tapi kalau mau disiplin dan ini dibuka (tidak diperpanjang), maka akan mengurangi. Apa itu bisa, mari kita bicara pada diri sendiri. Ingat, Indonesia sempat jadi negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di dunia. Ini bahaya, kita mesti perang bersama-sama dan disiplin mesti dilakukan," tegasnya.
Pihaknya akan mengikuti apapun keputusan pemerintah pusat nanti terkait dengan PPKM Darurat. "Jika diperpanjang, maka tindakan kontingensinya adalah dengan menyiapkan politik anggaran untuk 'backup' penanganan. Dinas UMKM juga sudah saya minta mendeteksi, teman-teman yang sedang berusaha kondisinya seperti apa, dampaknya seperti apa, tingkat pertahanannya seperti apa. Nanti program penyelamatannya seperti apa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika