Kemudian, Fraksi Partai Gerindra juga menyampaikan sejumlah catatan terkait revisi UU Otsus Papua. Pertama, Fraksi Partai Gerindra menilai usul revisi partai politik lokal tidak diakomodir penuh oleh pemerintah.
Namun, Gerindra mengapresiasi pemerintah atas usulan revisi pasal 6 tentang badan legislatif yang diubah menjadi dua bagian yakni, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dengan mengganti nomenklatur DPRD.
"Serta pengisian anggotanya yang melalui dua mekanisme yakni pemilihan atau dipilih langsung oleh rakyat dan yang diangkat dari keterwakilan orang asli Papua, serta diikuti dengan pemberian syarat bahwa bagi mereka yang dianggap tidak sedang sebagai anggota partai politik sekurang-kurangnya lima tahun sebelum mendaftar anggota DPRP dan DPRK yang diangkat," kata Wakil Ketua Pansus dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas.
Fraksi Gerindra juga berharap pasal 28 ayat 3 dan ayat 4 dikembalikan dan tidak dihapus mengingat pasal tersebut memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi penduduk Papua untuk berkiprah pada partai politik. Ada pun sebelumnya pasal 28 ayat 3 berbunyi 'Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan
masyarakat asli Papua', dan pasal 28 ayat 4 berbunyi 'Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen
politik partainya masing-masing'.
"Badan Percepatan Pembangunan Papua atau badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, pasal 68 a diharapkan bisa berfungsi secara maksimal dan totalitas dalam menjamin sinkronisasi pelaksanaan otonomi khusus di provinsi Papua," ungkapnya.
Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan sejumlah poin strategis dalam revisi UU Otsus Papua. Terkait anggaran Otsus Papua, Fraksi Partai Demokrat menilai penyaluran dana otsus harus menyentuh ke daerah-daerah tertinggal dan masyarakat orang asli Papua.
"Pertimbangan pemberian dana otsus juga harus didasarkan dengan memperhatikan jumlah orang asli Papua, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, jumlah kabupaten kota distrik dan kampung kelurahan hingga tingkat capaian pembangunan," ujar anggota Pansus Otsus Papua Fraksi Demokrat, Anwar Hafid.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga meminta agar penyelesaian masalah kekerasan dan HAM di Papua dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis, diplomatis, serta membuka ruang diskusi, dan bukan dengan pendekatan operasi militer.
Anggota Komite I DPD RI, Filep Wamafma, memandang penambahan dana otsus Papua menjadi 2,25 persen dari plafon dana alokasi umum nasional memberikan terobosan yang memberikan pengaruh lebih luas bagi orang asli Papua untuk maju, berkembang, dan menjadi tuan di daerahnya sendiri. DPD RI juga menyambut baik keputusan yang bijak dan adil bagi orang asli Papua yang diatur dalam revisi UU Otsus Papua. Salah satunya pemenuhan hak dasar di bidang politik yaitu adanya keanggotan DPRK yang diangkat di setiap kabupaten kota di wilayah Papua.
Sementara itu berkaitan dengan pemekaran di wilayah Papua, DPD RI berpandangan bahwa pembentukan daerah otonom harusnya tidak hanya bertujuan pendekatan rentang kendali, perbaikan pelayanan kepada masyarakat, dan percepatan pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan satuan-satuan masyarakat adat yang ada di Papua.
"Keterlibatan DPRP danm MRP diharapkan tidak hanya di atas kertas dilibatkan dan menjadi dasar pertimbangan utama dalam pemekaran provinsi Papua, keterlibatan DPRP dan MRP jadi sangat penting agar kemudian hari pemekaran tidak menjadi sumber konflik di tanah Papua," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
