REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Henry Indraguna menyambut positif penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembatasan kegiatan yang berlaku pada 3 sampai 20 Juli 2021 ini diharapkan bisa menjadi formula ampuh menenkan penyebaran virus Covid 19.
Politisi Golkar ini melihat pemerintah masih dalam jalur yang benar dan mempunyai alasan kuat tidak memilih memberlakukan lockdown. "Pemerintah tetap konsisten untuk tidak melakukan lockdown," ujarnya di Jakarta, Ahad (4/7).
Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini menilai sekilas dari cara yang dijalankan dalam PPKM darurat terlihat mirip-mirip dengan PSBB tahun lalu. Aktivitas masyarakat yang tidak begitu esensial sepenuhnya dibatasi oleh aturan ini.
Dia mengingatkan yang terpenting dalam menjalankan PPKM darurat adalah bagaimana implementasinya. Sebab, PPKM mikro sendiri pengawasannya tidak maksimal sehingga mendorong kenaikan kasus Covid 19. "Sekarang yang paling penting adalah bagaimana memastikan bahwa PPKM darurat betul-betul dijalankan di lapangan," katanya menegaskan.
Praktisi hukum ini mengatakan selama masa pandemi pemerintah sudah berusaha maksimal dengan mengeluarkan berbagai kebijakan penanganan Covid-19. Namun tak dipungkiri, ada permasalahan pengeluaran biaya jika pemerintah menerapkan lockdown.
"Menurut hemat saya, pemerintah bukannya tidak tegas saat darurat korona sudah di depan mata masyarakat ataupun tidak clear soal lockdown. Tapi jika diterapkan lockdown secara total maka secara hukum pemerintah harus menanggung biaya seluruh masyarakat Indonesia yang tentunya akan memiliki dampak atau konsekuensi yang berat," ujarnya menjelaskan.
Sementara, optimalisasi pelaksanaan vaksinasi Covid di Dapil Solo Raya yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Klaten dan Boyolali, dinyatakan Herry sudah berjalan baik. Menurutnya, sangat baik apabila pemerintah melakukan percepatan vaksinanasi dengan target 1 juta dosis per hari di seluruh Indonesia.
"Untuk pengadaan rumah isolasi karena peningkatan bed occupancy rate (BOR), tentunya harus menjadi salah satu fokus utama dari pemerintah di Dapil Solo Raya tersebut, agar penyebaran Covid-19 yang ada di 4 kabupaten/kota ini dapat segera di cegah semaksimal mungkin," katanya.
Henry menyatakan dukungannya dan imbauan pada seluruh konstituennya untuk tetap mengikuti dan menaati segala anjuran, aturan atau pun kebijakan pemerintah. Termasuk menjaga kesehatan serta selalu bahagia. "Prokes 5M, syarat utama menekan Covid yakni memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak, tidak berkumpul dan berkerumun, mengurangi mobilitas, mengawasi keluarga dan lingkungan sekitar," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika