REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi program vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak. Pasalnya, P2G menemukan fakta di lapangan, cukup banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya divaksinasi.
"Agaknya faktor informasi yang belum diterima secara utuh dan komprehensif penyebab orang tua masih khawatir anaknya divaksinasi," ujar Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Z Haeri dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (2/7).
P2G mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dinas Pendidikan, dan sekolah gencar melakukan sosialisasi kepada orang tua. Sosialisasi wajib menggandeng organisasi Komite Sekolah atau Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG).
Kegiatan sosialisasi dapat berisi informasi mengenai prosedur/teknis vaksinasi siswa, syarat, cara pendaftaran, tempat vaksinasi, dan lainnya. Informasi tersebut harus disampaikan kepada sekolah dan orang tua secara utuh oleh pemerintah daerah.
"Kalau bisa, dibuat hotline-nya," kata Iman
P2G meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) mempercepat vaksinasi bagi anak dan guru. P2G berharap pemerintah memprioritaskan vaksinasi anak usia 12-17 tahun yang berada di luar Jawa-Bali.
Jangan sampai pemda di luar Jawa-Bali menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas tanpa vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak. Menurut Iman, hal tersebut tentu sangat berisiko karena sekolah di luar Jawa-Bali bisa saja memulai PTM terbatas apabila telah memenuhi syarat, seperti aspek daftar periksa, pemetaan kondisi Covid-19 di daerahnya, dan izin orang tua.
P2G meminta pemerintah menyediakan pendataan yang jelas dan valid terhadap anak usia 12-17 tahun, yang umumnya berada di jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Setidaknya ada sekitar 10,13 juta siswa SMP; 4,78 juta siswa SMA; dan 4,9 juta siswa SMK, belum termasuk siswa MTs dan MA di bawah Kemeterian Agama dan anak-anak yang ikut Paket A, B, dan C (Pendidikan Kesetaraan/Non Formal).
"Angka ini lebih besar ketimbang vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan yang berjumlah 5,6 juta orang," kata Iman.
Dia meminta sekolah-sekolah proaktif berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk penjadwalan vaksinasi siswa. Sekolah dapat berinisiatif membangun kerja sama dengan organisasi Ikatan Alumni maupun perusahaan/pihak swasta untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 gratis bagi anak secara mandiri.
"Inisiatif vaksinasi mandiri oleh sekolah dapat menjadi solusi sederhana. Tentu tetap dalam pengawasan Pemda," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika