REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar meminta kepada Partai Golkar untuk menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Lili menegaskan bahwa sistem integritas itu merupakan hal penting untuk diterapkan guna mengelola risiko korupsi di internal partai politik.
"Mengapa SIPP? Karena dengan SIPP akan menjaga marwah dan tujuan pendirian partai politik yang diamanatkan oleh konstitusi," kata Lili Pintauli Siregar dalam keterangan, Kamis (1/7).
Dia menjelaskan, SIPP memberikan arah bagi partai dalam menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. SIPP juga mendorong parpol agar dikelola sesuai dengan kelaziman dalam sistem demokrasi dan menjadikan parpol sebagai pilihan bagi publik dalam penyampaian aspirasi politik.
Lebih jauh, Lili menyebutkan manfaat yang akan dirasakan parpol dengan menerapkan SIPP khususnya dalam meraih kepercayaan publik. Manfaat lainnya, sambung dia, akan meningkatkan persepsi dan daya tarik masyarakat untuk bergabung di dunia politik.
"Secara internal implementasi SIPP akan mendorong pada upaya pembaharuan menuju parpol modern," katanya.
Lili mengaku telah menyusun SIPP yang dilandasi dari hasil kajian KPK dan LIPI dengan lima temuan masalah utama penyebab rendahnya integritas partai, yakni belum ada standar etika partai dan politisi, sistem rekrutmen yang belum berstandar, sistem kaderisasi yang belum berjenjang dan belum terlembaga, masih rendahnya pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai dan belum terbangunnya demokrasi internal partai.
KPK juga memahami bahwa persoalan pendanaan merupakan salah satu permasalahan partai. Lili mengatakan sebabnya KPK telah dan sedang mendorong peningkatan pendanaan partai yang berasal dari anggaran negara.
Hal tersebut disampaikan Lili saat memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Pencegahan Korupsi Bagi Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB. Ketua DPD Golkar NTB, Mohan Roliskana dalam sambutannya mengapresiasi kedatangan KPK untuk memberikan pembekalan antikorupsi.
Dia mengatakan, ini sebagai bentuk penguatan bagi kita semua dalam menjalankan tugas-tugas dan amanah. Menurutnya, partai perlu membentengi diri dengan pemahaman-pemahaman yang lebih holistik guna mengingatkan untuk berjalan di jalan yang lurus dan benar.
Dia juga meminta kepada jajaran kader yang hadir untuk memanfaatkan pertemuan tersebut sebagai wadah untuk menambah pengetahuan tentang aspek-aspek korupsi. Lanjutnya, berdasarkan kategori profesi dari data yng dipaparkan KPK kemarin Anggota DPR menempati posisi kedua terbanyak setelah swasta dengan modus operandi praktik penyuapan.
"Jadi, perlu untuk memahami konsep-konsep tentang penyuapan, gratifikasi dan sebagainya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika