REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sudah memasuki akhir Juni, program bantuan sosial tunai (BST) belum juga ada kepastian. Pemerintah menyampaikan bantuan Rp 300 ribu itu akan dicairkan pada Juni ini. Masyarakat sudah terlanjur berharap mendengar hal itu.
Rencananya, pemerintah akan mencairkan BST bulan Mei dan Juni pada bulan ini. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima BST sebesar Rp 600 ribu per KPM. Penyaluran BST dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero).
Yayat Nurbayati, KPM asal Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, hanya termenung sambil menantikan BST. Padahal, dia sudah berharap BST itu segera cair untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Yayat mengaku, sempat mendengar kabar BST akan dicairkan bulan ini. Dia sangat menantikan BST tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak ada kejelasan hingga sekarang.
"Saya dengar kabar dari teman akan ada pencairan lagi. Tapi, ditungguin belum ada kabarnya lagi. Ditungguin belum keluar juga hingga sekarang," kata Yayat dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (30/6).
Yayat meminta kepada pemerintah agar bisa menepati janjinya segera mencairkan BST. "Kalau misalnya ada bantuan seperti itu, semoga tidak cuman hoaks. Tidak hanya ngomong doang," kata Yayat.
Sementara itu, Dini Deviani, masih dari kecamatan yang sama, juga mengaku sempat mendengar kabar BST akan dicairkan bulan ini. Sama seperti Yayat, uang Rp300 ribu sangat berharga untuk menghidupi ketiga anaknya.
"Anak tiga. Pertama naik kelas 3 SD. Kedua baru mau masuk TK. Sekarang buat masuk TK saja biayanya Rp 1,5 juta. Ketiga, baru enam bulan," kata Dini.
Dia berharap, pemerintah bisa segera merealisasikan pencairan BST. Terlebih, sudah banyak orang seperti Dini yang sudah kesulitan untuk memperoleh penghasilan tetap akibat pandemi.
Seperti diketahui sebelumnya, rencana perpanjangan BST selama dua bulan disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Mendengar hal itu, para KPM tampak senang bahwa mereka bisa ada harapan bertahan selama pandemi ini.
Sayangnya, Kementerian Sosial (Kemensos) belum mengajukan secara resmi perpanjangan BST ke Kemenkeu. Padahal, Kemenkeu bisa menyiapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
"Tinggal tergantung ibu mensosnya. Kalu mengajukan tambahan anggaran ke Menkeu (Sri Mulyani Indrawati), kami proses, atau menunggu arahan dari presiden," kata Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Purwanto.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari mengatakan, Kemensos sedang sibuk memadankan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengusulan pencairan BST akan disampaikan ke Kemenkeu sesudahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika