Pada pertengahan Juni, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kemungkinan terjadi koreksi pada ekonomi Indonesia apabila lonjakan kasus Covid-19 tidak terkendali dan pemerintah kembali melakukan penguncian wilayah atau lockdown. Pemerintah pun mengaku pesimistis pertumbuhan ekonomi kuartal dua 2021 sebesar 7,1 persen sampai 8,3 persen.
“Kuartal II kita berharap terjadi pemulihan kuat namun Covid-19 pada minggu kedua Juni akan mempengaruhi koreksi ini. Kalau Covid-19 bisa menurun, masih bisa berharap,” ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi XI di Gedung DPR secara virtual, Senin (14/6).
Sri Mulyani menyebut pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh tinggi alamiah karena basis rendah pada tahun lalu terkontraksi 5,3 persen. Adapun kondisi ini lebih baik seiring peningkatan mobilitas masyarakat.
“Kompenen pada April-Mei sangat kuat karena koreksi tahun lalu base rendah dan ada lebaran,” ucapnya.
Menurutnya jika menurunkan kasus Covid-19 maka harus dilakukan pembatasan. Hal ini merupakan trade off yang akan dihadapi pada bulan ini.
“Pertumbuhan ekonomi kuartal II antara 7,1 persen sampai 8,3 persen. Ini seiring kenaikan Covid-19 harus hati-hati terutama proyeksi upper bound 8,3 persen,” ucapnya.
Sri Mulyani juga mengingatkan ekspektasi pemulihan ekonomi yang cepat dan nyata memberikan dampak inflasi yang meningkat seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Kondisi itu berpotensi membuat response policy, sehingga memicu aliran modal asing keluar (capital outflow) dari semua emerging market termasuk Indonesia.
Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, pemerintah sedang membaca perbaikan ekonomi global yang bisa memicu taper tantrum seperti pada 2013 lalu. Tapering yang dilakukan beberapa bank sentral negara maju memiliki potensi rambatan terhadap perekonomian khususnya sistem keuangan.
“Ini memicu capital outflow dari semua emerging market termasuk Indonesia, sehingga saat terjadi spekulasi atau kekhawatiran itu, capital outflow terjadi dan menekan nilai tukar termasuk surat berharga negara (SBN),” ujarnya.
Pemerintah juga mewaspadai potensi penurunan daya dukung investor global terhadap pembiayaan defisit fiskal dari sisi pasar SBN. Sehingga, pemerintah juga akan melakukan penguatan dari sektor fiskal dan potensi pembiayaan.
“Kemenkeu memiliki surat keputusan bersama dengan Bank Indonesia yaitu burden sharing atau berbagi beban. Bank Sentral menjadi pembeli siaga (stand by buyer) dalam hal SBN,” ucapnya.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga mewaspadai dampak dan kecepatan pemulihan sektor korporasi yang berbeda-beda akibat Covid-19. Menurut Sri Mulyani, ada korporasi yang kontribusi pertumbuhannya tinggi dan ada yang masih rendah, sehingga KSSK melakukan analisis sektor rill untuk memetakan dampak yang ditimbulkan sektor riil dan korporasi.
“Hingga Mei, sektor korporasi belum mengalami pemulihan secepat yang diharapkan. Beberapa korporasi dengan pemulihan yang lambat berpotensi memberikan spillover ke sektor keuangan, seperti tourism,” ucapnya.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan pendalaman pasar keuangan untuk meminimalisir dari aliran modal keluar asing. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung KSSK melakukan pendalaman pasar keuangan. Nantinya dampak tidak langsung atas naiknya inflasi di Amerika Serikat bisa diminimalkan dan dikendalikan.
“Yang perlu kita cermati dari rambatan tersebut adalah potensi penurunan daya dukung investor global untuk pembiayaan defisit fiskal kita dari sisi pasar SBN,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
