Rabu 30 Jun 2021 17:08 WIB

Mau Jokowi PPKM Darurat Kurangi Covid, Ekonomi Ikut Pulih

PPKM darurat akan diterapkan di Jawa dan Bali selama dua pekan.

Warga menyeberang jalan saat jam pulang kerja di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (24/6/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan menerapkan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali demi menekan kasus Covid-19 dari memulihkan ekonomi. (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Warga menyeberang jalan saat jam pulang kerja di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (24/6/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan menerapkan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali demi menekan kasus Covid-19 dari memulihkan ekonomi. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Retno Wulandari, Novita Intan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, PPKM darurat segera diterapkan di Jawa dan Bali. Selain tentunya demi menekan angka penularan Covid-19 dan mengurangi angka kematian, ada alasan ekonomi di balik penerapan PPKM darurat ini.

Baca Juga

Jokowi menjabarkan, kenaikan angka kasus Covid-19 selalu berpengaruh terhadap indeks kepercayaan konsumen. Kenaikan kasus ini juga disebut berdampak pada indeks penjualan ritel. Tak hanya di Indonesia, Jokowi menyebut fenomena ini juga terjadi di negara lain yang mengalami lonjakan kasus Covid-19.

"Tapi begitu pembatasan ketat dilakukan kemudian mobilitas turun, kasusnya ikut turun misalnya itu indeks kepercayaan konsumen masih naik. Tetapi begitu kasusnya naik indeks kepercayaan konsumen pasti selalu turun. Ada penambahan kasus harian naik indeks penjualannya pasti turun," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya di Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6).

Dengan realitas yang ada, Jokowi menyimpulkan bahwa kunci pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19 yang optimal. Ekonomi, ujarnya, baru bisa benar-benar pulih apabila kasus Covid-19 bisa ditekan bahkan sampai hilang sepenuhnya dari Indonesia.

"Kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi ini adalah bagaimana Covid ini di kurangi ditekan agar hilang dari bumi pertiwi ini. Oleh sebab itu kebijakan PPKM darurat ini mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi kondisi yang tadi saya sampaikan," kata Jokowi.

Jokowi lantas menjelaskan bahwa sebenarnya industri manufaktur Tanah Air sudah mulai bangkit. Angka purchasing managers index (PMI) misalnya, sudah menyentuh skor 55. Angka ini bahkan lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi melanda Indonesia.

"Tinggi sekali artinya ada optimisme di situ, sisi suplai juga sama  produksi mulai menggeliat. ekspor tumbuh 58 persen, impor bahan baku tumbuh 79 persen, tinggi sekali, impor barang modal tumbuh 35 persen," kata Jokowi.

Tak hanya itu, indeks penjualan ritel nasional juga tumbuh 12,9 persen. Perbaikan juga terlihat dari konsumsi semen yang naik 19,2 persen. Penjualan kendaraan niaga pun tercatat tumbuh sampai 783 persen.

"Ini angka-angka yang menurut saya sangat fantastis kenaikannya," kata presiden.

Seluruh perbaikan yang terlihat ini, menurut presiden, harus tetap dijaga dengan cara menuntaskan pengendalian Covid-19 secara optimal. PPKM darurat, menurutnya, diyakini mampu menekan angka kenaikan kasus Covid-19 yang sangat singnifikan akhir-akhir ini. Jika penularan terkendali, maka ekonomi pun dipastikan bisa terus tumbuh.

"Kita semua masih optimis bahwa di kuartal kedua dari yang sebelumnya kuartal pertama minus 0,74 (persen), di kuartal kedua kita masih optimis akan tumbuh insya Allah kurang lebih 7 (persen)," kata Jokowi.

Sementara itu, Mandiri Sekuritas memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,1-4,4 persen pada 2021. Hal tersebut seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut sejak awal tahun hingga memasuki kuartal II tahun ini.

Beberapa indikator yang mendukung pemulihan tersebut tercermin dari sisi fiskal. Pemerintah saat ini terus melakukan front loading strategy dalam hal pengeluaran, tidak hanya untuk belanja sosial tetapi juga untuk belanja modal.

Menurut catatan Mandiri Sekuritas, belanja modal pemerintah tumbuh 121 persen YoY selama lima bulan pertama 2021. Pada periode yang sama tahun lalu, belanja modal pemerintah hanya tumbuh 7,5 persen YoY.

"Front-load belanja modal ini menjadi salah satu alasan perbaikan signifikan investasi riil Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal I 2021," kata Chief Economist Mandiri Sekuritas, Leo Putera Rinaldy, Selasa (29/6).

Selain itu, Leo menjelaskan, pendapatan pemerintah juga mengalami perbaikan ditopang oleh tarif perdagangan internasional, penerimaan negara bukan pajak, maupun pajak penghasilan. Perbaikan pendapatan pemerintah ini juga mencerminkan berlanjutnya pemulihan ekonomi di level domestik dan global.   

 

Dari sisi konsumsi, indikator seperti indeks keyakinan konsumen sudah berada pada level di atas 100 pada April dan Mei 2021. Perbaikan tren juga terlihat pada kinerja penjualan ritel, impor barang konsumsi, penjualan mobil dan perputaran uang. Dari sisi investasi, indikator seperti PMI, penjualan semen, dan capital goods import juga mengalami peningkatan.   

 

Sementara itu, komposisi Foreign Direct Investment (FDI) dan ekspor Indonesia lebih bervariasi memasuki 2021. Menurut Leo, ini diakibatkan juga oleh pemulihan ekonomi global yang didorong negara-negara maju seperti AS dan negara-negara EU.

"Apabila Indonesia bisa mempertahankan stuktur FDI dan ekspor yang lebih beragam ke depannya, kondisi ini positif bagi exchange rate resiliency di jangka menengah dan panjang," kata Leo.

Meski demikian, Leo melihat, deviasi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cenderung ke bawah karena adanya risiko gelombamg kedua Covid-19. Karena itu, kecepatan menekan laju kenaikan kasus Covid-19 dan proses vaksinasi secara nasional, menjadi kunci pemulihan ekonomi dalam jangka pendek.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement