REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai PPKM Mikro masih menjadi senjata yang tepat dalam rangka pengendalian Covid-19. Saat ini, menurutnya perlu kerjasama masyarakat untuk implementasi PPKM Mikro sehingga penyebaran Covid-19 bisa lebih terkendali.
Menurutnya, di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan. "Saya lihat masih banyak rakyat kita yang masih belum takut dengan Covid-19. Coba kita lihat di jalan, masih banyak yang belum bermasker. Meskipun kita lihat di Jakarta Sabtu Minggu ini memang tidak ada aktivitas," kata Rahmad, dihubungi Republika, Ahad (27/6).
Ia mengatakan, penegasan PPKM Mikro harus dilakukan. Ketentuan maksimal 25 persen pekerja di kantor dan tempat-tempat umum harus betul-betul diterapkan jika ingin Covid-19 segera berakhir. Sebab, sampai saat ini ia masih melihat ada tempat-tempat kegiatan ekonomi yang melanggar protokol kesehatan.
"Misal di mal-mal. Kemarin sempat saya sidak ke beberapa mal, masih ada tempat kafe yang melebihi dari batas 25 persen. Jadi bisa lebih 50 persen. Padahal, saat ini genting-gentingnya. Tapi masih ada saja masyarakat yang mengunjungi kafe, masih bertemu dengan parnter, berkerabat dengan ngobrol di kafe. Ini kan masalah risiko yang luar biasa," kata dia lagi.
Rahmad mengatakan, masih banyak masyarakat yang tidak menganggap saat ini adalah situasi dan kondisi yang darurat. Padahal, di saat yang sama rumah sakit semakin penuh dan tenaga kesehatan semakin kelebihan beban menangani Covid-19 ini.
Terkait hal ini, Rahmad mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berempati dan bersimpati kepada tenaga kesehatan. Jangan sampai masyarakat secara umum justru abai dengan kondisi yang ada dan menyebabkan semakin banyak orang yang terpapar.
"Kalau kita abai, kemudian semakin banyak yang terpapar, kemudian ketika sakit butuh rumah sakit, kalau yang sakitnya sedang dan berat kan butuh rumah sakit. Sedangkan rumah sakit penuh. Butuh ventilator, butuh ICU. Jangan sampai itu terjadi," kata Rahmad menegaskan.
Ia menilai, penerapan protokol kesehatan dan PPKM Mikro tidak bisa hanya digaungkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga perlu menegakkan kebijakan yang sudah dibuat. Dibutuhkan kerjasama dengan seluruh elemen, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.
"Jadi saya kira ini perlu lebih dimasifkan lagi. Lebih diketatkan lagi, lebih ditegaskan lagi kepada saudara-saudara kita kepada siapapun yang melanggar terhadap PPKM Mikro," ujar Rahmad.
Selain itu, perlu juga melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, dan satuan tugas di tingkat RT/RW, kampung, desa, dan kelurahan. Dengan demikian, selama satu hingga dua pekan ke depan bisa dilihat hasilnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika