Ahad 27 Jun 2021 13:03 WIB

Epidemiolog: PPKM Langkah yang Realistis

PPKM dinilai sesuai dengan kondisi geografis dan keuangan Indonesia.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Mas Alamil Huda
Petugas gabungan merapikan spanduk pengumuman ditutupnya Taman Lapangan Banteng di Jakarta, Jumat (25/6). Pemprov DKI Jakarta menutup kembali taman-taman kota di Jakarta selama masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk mencegah timbulnya kerumunan yang berpotensi menciptakan klaster baru Covid-19.
Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Petugas gabungan merapikan spanduk pengumuman ditutupnya Taman Lapangan Banteng di Jakarta, Jumat (25/6). Pemprov DKI Jakarta menutup kembali taman-taman kota di Jakarta selama masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk mencegah timbulnya kerumunan yang berpotensi menciptakan klaster baru Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menilai, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro merupakan kebijakan paling realistis yang diambil oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan itulah yang sesuai dengan kondisi geografis dan keuangan Indonesia.

"Jadi itu (PPKM mikro) sebenarnya langkah yang sangat realistis," ujar Pandu dalam sebuah diskusi daring, Ahad (27/6).

Ia melihat, penyebaran virus Covid-19 di Indonesia memanglah tidak merata. Sehingga kebijakan lockdown nasional dirasa kurang tepat, karena masih adanya daerah-daerah yang bahkan berada di zona hijau Covid-19

"Berbeda kalau negarnya kecil, tidak apa-apa (lockdown). Kita (negara) besar tidak mungkin menutup," ujar Pandu.

Namun dalam penerapan kebijakan PPKM mikro, ia meminta pemerintah untuk lebih tegas dan ketat. Masyarakat juga diminta agar lebih paham dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

"PPKM mikro harus dipertahankan, cuma volumenya diturunkan atau dinaikkan. Ini menurut saya menjadi penting," ujar Pandu.

Presiden Joko Widodo meminta kepada pimpinan daerah untuk kembali mempertajam penerapan PPKM. Hal itu berkaca dari lonjakan Covid-19 yang terjadi saat ini.

Jokowi mengatakan, kepala daerah harus bisa menjaga komitmennya dalam penanganan Covid-19. Selain itu, ia juga meminta posko-posko covid-19 di setiap daerah harus kembali dioptimalkan. Karena menurutnya, fungsi utama posko Covid-19 untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement