Pemerintah masih belum terbuka mengenai sebaran mutasi Covid-19 terbaru. Pakar epidemiologi menduga, ledakan kasus di beberapa daerah seperti Kudus dan Bangkalan, terjadi akibat mutasi Covid-19 yang terlanjur menular.
Untuk merespons lonjakan kasus ini, pemerintah pun memperpanjang pelaksanaan PPKM mikro, periode 15-28 Juni 2021. PPKM mikro ini menjadi yang kesepuluh dilakukan pemerintah.
Para pakar mendukung pemerintah memperketat kebijakan penanganan pandemi Covid-19 untuk mengatasi lonjakan kasus di beberapa daerah, terutama di DKI Jakarta. "Harus ada kebijakan PSBB. Kembalikan ke model semula dengan upaya cakupan lebih luas, tidak berdasarkan kelurahan tapi wilayah kabupaten atau regional," kata pakar kesehatan masyarakat, dr Hermawan Saputra.
Menurut dia, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas tracing, testing, dan treatment (telusur, tes, dan tindakan) tiga kali lipat, karena disinyalir terjadi potensi kenaikan kasus hingga tiga kali lipat dari data yang ada. Hermawan mengatakan banyak rumah sakit kelebihan kapasitas akibat kenaikan kasus Covid-19 beberapa pekan terakhir ini sehingga penyediaan ruang rawat atau fasilitas-fasilitas isolasi perlu ditambah.
"Belum lagi adanya kemungkinan banyak data yang tidak terlapor atau tidak terdeteksi, jadi massive transmission di mana-mana," kata dia.
Ia menilai pemerintah perlu segera menyebar dan memperkuat laboratorium-laboratorium uji kultur, terutama untuk mendeteksi varian-varian baru. Contoh, di beberapa daerah wilayah Jakarta tengah terjadi episentrum baru.
Dia berpendapat penyebab kenaikan kasus Covid-19 belakangan ini karena perpaduan beberapa masalah, salah satunya mudik Lebaran 2021. "Dulu waktu orang mudik, dampaknya pasti ada kenaikan kasus. Kemudian, aspek varian barudimungkinkan adanya mutasi genetik yang mempercepat penularan," ujarnya.
Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman, meminta pemerintah pusat mengubah strategi. "Yang terjadi di Jakarta adalah representasi dari yang terjadi di Jawa, bahkan ada yang jauh lebih buruk potensinya," kata Dicky.
Padahal, kata dia, hasil evaluasi WHO bahwa DKI Jakarta merupakan wilayah dengan kapasitas testing yang sudah memenuhi standar global. Menurut dia, saat ini merupakan situasi yang serius sehinggajika hanya beberapa daerah yang melakukan pengetatan kebijakan maka tidak akan menyelesaikan masalah.
Menurut dia, varian virus dari India lebih cepat menular dan berdampak lebih parah. Varian Delta juga menyiasati sistem imunitas. Ia mengatakan orang yang sudah divaksin dan penyintas bisa tetap terkena sehingga harus siap dengan skenario terburuk, yaitu PSBB Jawa-Bali dan daerah besar lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
