Namun, menurut Retno, sebelum mencapai angka persentase vaksinasi yang besar, upaya untuk menekan laju penyebaran virus masih harus dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat. Sementara itu, Retno menambahkan, saat ini kesenjangan distribusi dan vaksinasi di dunia masih sangat besar. Dari sekitar 2,2 miliar dosis vaksin yang telah disuntikkan.
Sekitar 75 persen berada hanya di 10 negara maju dan hanya 0,4 persen yang berada di negara-negara berpenghasilan rendah. Dari perhitungan persentase vaksinasi terhadap populasi kawasan Amerika Utara telah memvaksinasi 64,33 persen dari total populasi Kawasan Eropa telah memvaksinasi 52,85 persen.
Sementara, persentase terendah dimiliki kawasan Afrika 2,86 persen, dan diikuti ASEAN 8,91 persen. "Angka ini masih jauh dari target WHO yang mengharapkan setidaknya 10 persen penduduk di setiap negara telah divaksin pada September, dan 30 persen pada akhir Desember tahun ini," kata Menlu.
Untuk mengurangi tingkat kesenjangan tersebut, COVAX Facility terus mendorong mekanisme dose-sharing atau berbagi vaksin. Beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS,) Jepang, Denmark, Belgia, dan Spanyol akan menyalurkan ekstravaksin yang dimiliki melalui skema COVAX Facility. Dengan mekanisme ini, negara-negara tersebut menyumbangkan vaksin yang dimiliki kemudian dikelola oleh COVAX facility untuk dibagikan kepada negara lain yang memerlukan.
Sebagai salah satu co-chairs COVAX AMC Engagement Group, Retno mengatakan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk terus memperjuangkan akses setara terhadap vaksin. Selain menjadi salah satu co-chairs COVAX AMC Engagement Group upaya lain yang dilakukan Indonesia untuk merealisasikan kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara.
Yakni melalui keaktifan Indonesia menjadi salah satu co-sponsor proposal TRIPS waiver (penghapusan hak kekayaan intelektual) untuk produk dan teknologi yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Kemudian, pembahasan awal terhadap teks proposal ini di World Trade Organization (WTO) kemungkinan akan dimulai pada 17 Juni 2021.
"Kita semua berharap agar negosiasi terhadap proposal ini dapat diselesaikan dalam waktu cepat untuk membantu meningkatkan produksi dan distribusi vaksin secara signifikan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
