Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon menanggapi soal rancangan peraturan presiden (perpres) terkait pengadaan alutsista oleh Kemenhan lewat utang luar negeri sebesar Rp 1,7 kuadriliun. Ia meminta Menhan Prabowo Subianto menjelaskan secara terbuka terkait rencana tersebut.
"Kita minta pak menhan menjelaskan detail itu dan kita berharap rapatnya juga terbuka sehingga yang melalui media bisa disampaikan kepada rakyat Indonesia jangan nanti ada yang bertanya ada apa itu dan sebagainya yang semuanya terbukalah itu tadi," kata Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/5).
Tadinya, pada rapat kerja pada Senin, Effendi ingin meminta penjelasan Prabowo terkait rencana pengadaan alutsista tersebut. Namun, politikus PDIP itu menyayangkan sikap ketua umum Partai Gerindra itu yang tak hadir dalam rapat hari ini.
"Apa saja sih, seperti apa sih arsiteknya, seperti apa desainnya yang itu yang ingin kita tanya apa, tapi kan Pak Menhannya enggak hadir ya jadi sebatas penjelasan dari Pak Wamen," ujarnya.
DPR mengagendakan kembali rapat dengan Kemenhan pada Rabu (2/6). Ia berharap Prabowo bisa hadir dalam rapat tersebut.
"Jangan bias ada multitafsir ada isu-isu, kita tentu berpikiran positif dulu lah bahwa TNI kita sebagai komponen utama memerlukan modernisasi total di matra darat, laut, dan udara tentu Ini membutuhkan terobosan yang luar biasa," ujar Effendi.
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Letjen TNI M Herindra belum mau berbicara banyak soal rancangan perpres terkait pemenuhan kebutuhan (alutsista). Terkait anggaran pengadaan alutsista yang disebut-sebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.750 Triliun, menurutnya hal tersebut masih sebatas rencana.
"Baru rencana, baru rencana," kata Herindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (31/5).
Dirinya mengatakan, rancangan perpres tersebut dipersiapkan untuk pemenuhan alutsista di tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU). Dirinya enggan menjelaskan lebih lanjut saat ditanya terkait sistem pembiayaan pengadaan alutsista itu.
"Nanti baru kita anu lah, baru kita pikirkan nanti gimana," ujarnya.
Herindra mengeklaim Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak akan meminta penambahan anggaran belanja alutsista. Selama ini anggaran belanja alutsista masih 0,8 persen dari GDP.
"Kita minta itu saja, enggak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan itu saja, sama saja. Nanti skemanya saja yang berbeda, tapi anggaran tetap," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
