Menilik PT TMI yang Disebut Bakal Garap Megaproyek Alutsista

Republika sebelumnya menerima dokumen rancangan Perpres versi Maret 2021 terkait pemenuhan kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI. Di dalamnya terdapat jumlah biaya rencana kebutuhan (renbut) yang mencapai angka 124.995.000.000 dolar AS atau sekitar Rp 1.780 triliun

Pihak Kemenhan melalui Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada Jumat (28/5) telah menyatakan akan memberikan jawaban atas rancangan Perpres tersebut. Namun, hingga Sabtu (29/5) sore jawaban tak kunjung diberikan.

Dalam rancangan Perpres tersebut, pada pasal 3 ayat 1, disebutkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk memenuhi Renbut Alpanhankam Kemhan dan TNI, yakni mencapai 124.995.000.000 dolar AS. Renbut itu sendiri dijelaskan pada pasal 2 disusun oleh menteri untuk lima rencana strategis (Renstra) dari 2020 hingga 2044.

"Menteri menyusun Renbut Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk lima Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya," bunyi pasal 2 ayat 1 rancangan Perpres itu.

Pada pasal 3 ayat 2, dijelaskan rincian jumlah 124.995.000.000 dolar AS itu, yakni 79.099.625.314 dolar AS untuk akuisisi Alpalhankam, 13.390.000.000 dolar AS untuk untuk pembayaran bunga tetap selama lima Renstra, dan 32.505.274.686 dolar AS untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam.

Kemudian, pada pasal 3 ayat 3, disebutkan untuk Renbut tersebut dana yang teralokasi sejumlah 20.747.882.720 dolar AS pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Pada pasal 3 ayat 4, dijelaskan selisih dari Renbut itu, yakni 104.247.117.280 dolar AS akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024, kurang lebih 2,5 tahun dari sekarang.

"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," bunyi pasal 6 ayat 1 rancangan Perpres itu.

Pengamat pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, mengaku kaget saat melihat dokumen tersebut. Dia kaget melihat pasal-pasal tersebut memuat dengan detail angka-angka dan harus diselesaikan pada 2024. Dia mempertanyakan asal dari angka-angka tersebut.

"Saya rasanya sering membaca Renstra dalam keterlibatan saya dari 2007 ngurusin pertahanan. Tapi pas saya lihat Rentsra itu saya kaget," ujar Connie dalam sebuah podacast di Youtube yang sudah Republika konfirmasi, Sabtu (29/5).

Connie juga menyoroti terkait penggunaan dana tersebut yang akan dilakukan sampai 2024. Sementara, proses pembayaran utang dan bunganya dihitung hingga lima kali Renstra atau hingga 2044 mendatang. Anggaran tersebut juga ia lihat tidak jelas akan dibelikan alutsista apa saja.

"Pertanyaan saya sederhana saja, ini anggaran pertahanan sebesar ini dalam tiga tahun kita mau beli apa? Mau perang ke mana? Alutsista apa yang mau kita bikin?" jelas dia.

Dalam podcast itu, Connie juga mengungkap sebuah surat berkop Kemenhan yang ditandatangani Menhan Prabowo Subianto. Diketahui berdasarkan isi surat itu, Prabowo mempercayakan PT TMI sebagai perusahaan bentukan Kemenhan untuk mengurus semua proyek pengadaan alutsista.

Politikus Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas membantah isu yang mengatakan bahwa Menhan Prabowo Subianto menunjuk PT TMI untuk menangani proyek pengadaan alutsista senilai Rp 1,7 kuadriliun. Dia menilai, isu tersebut sengaja dilontarkan oleh pihak yang merasa bisnisnya terganggu.

"Saya pikir itu isu yang dikembangkan karena tentunya ada persaingan bisnis yang mungkin oleh kompetitor-kompetitor lain merasa tidak mendapatkan porsi dan terganggu dengan adanya isu tersebut," kata Yan dikutip Selasa (1/6).

Dirinya menduga, isu tersebut coba diolah oleh pihak tertentu dengan menitipkan persoalan-persoalan tersebut melalui politisi-politisi atau pengamat-pengamat tertentu untuk melakukan komentar di media seakan-akan menteri pertahanan melakukan kesalahan dalam menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu. "Sebenarnya nggak ada sama sekali," ucapnya.

Sebaliknya, anggota Komisi I DPR itu menegaskan, selama ini Prabowo melakukan evaluasi total terhadap berbagai macam kegiatan Kemenhan yang ditangani oleh swasta. Ketua umum Partai Gerindra itu justru dinilai melakukan penataan di Kementerian Pertahanan supaya lebih tertib serta memberikan kualitas yang baik dalam setiap pembelanjaan alutsista.

"Sehingga, ke depannya tidak terjadi lagi pemborosan anggaran dan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Itu sebenarnya tujuannya," ucapnya.