REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemenhan) disebut-sebut tengah merancang peraturan presiden (Perpres) terkait pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Dikabarkan pemenuhan alutsista tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,750 Triliun.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memikirkan ulang rencana tersebut. Jangan sampai adanya permintaan yang berlebihan dari pengadaan alutsista itu menambah utang negara yang lebih besar.
"Jangan kita bebani negara ini dengan hal-hal yang lebih besar seperti itu. Meskipun ada cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh uang untuk pembelian alutsista ya silakan saja tapi jangan sampai APBN terganggu," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5).
Prinsipnya ia pun mendukung agar alutsista dalam negeri betul-betul tangguh, canggih dan modern. Namun di sisi lain, perlu juga memperhatikan besaran APBN saat ini.
"(APBN) kita saja kan jumlahnya 2400-an Triliun. Jadi kalau misalnya di ambil 1700 T untuk alutsista, maka tentu ada sekitar berapa itu, 1700 lagi ya yang hanya bisa dipakai untuk pelaksanaan APBN kita untuk pembangunan kita. Dan tentu itu sangat kurang sekali," ujar Anggota Komisi IX DPR tersebut.
Oleh karena itu jika ada permintaan untuk menaikan anggaran alutsista maka perlu dikonsolidasikan secara baik agar tidak mengganggu program pemerintah yang lainnya. Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono.
Dave mengapresiasi dan mendukung semangat Kemhan terkait rencana l pengadaan alutsista. Akan tetapi target pelaksanaannya juga harus benar-benar dipikirkan secara detail sehingga uang rakyat itu tidak terbuang sia-sia.
"Akhirnya apalagi ini pengadaannya melalui proses utang jangan sampai terjadi penumpukan utang yang dahsyat," tegasnya.
Selain itu dirinya juga menyoroti anggaran Kemhan yang belum 100 persen terserap. Apalagi pengadaan tersebut juga dinilai tidak mudah.
"Untuk proses pembelian barangnya, speknya seperti apa, lalu pembangunan infrastrukturnya, supporting unitnya, pelatihannya itu kan butuh waktu yang panjang jadi jangan sembarang main asal beli, akibatnya barang itu tidak terpakai. Ataupun juga tidak siap," ucap Dave.
Sebelumnya Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Rodon Pedrason, mengakui pihaknya mempunyai rencana pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui pinjaman luar negeri. Namun, dia menyatakan, hal itu tidak akan membebankan keuangan negara.
"Memang ada, tapi dipastikan tidak akan bebankan keuangan negara. Sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi budget per tahun," ungkap Rodon saat dikonfirmasi oleh Republika.co.id lewat pesan singkat, Sabtu (30/5) malam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
