Nilai E untuk Pengendalian Covid di Jakarta Vs Klaim Anies

Saat memimpin Rapat Koordinasi evaluasi PPKM Mikro yang digelar secara virtual, Kamis (27/5), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kasus harian Covid-19 terkonfirmasi mulai mengalami tren peningkatan dalam beberapa hari terakhir pada kisaran di atas 5.000 kasus per hari.

Hanya saja jika dibandingkan dengan puncak kasus pada 5 Februari 2021 yang sebanyak 176.672 kasus, kasus aktif nasional per 26 Mei 2021 sebanyak 96.187, menunjukkan penurunan sebesar 45,5 persen. Meski begitu, kata dia, semenjak 19 Mei 2021 sampai saat ini mulai menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus aktif nasional.

“Tingkat kasus aktif nasional ada di angka 5,4 persen, lebih rendah dari angka global yang sebesar 8,8 persen. Namun perlu kita antisipasi tren kenaikan kasus aktif selama seminggu belakangan ini. Pelajaran dari libur panjang sebelumnya, lonjakan kasus terjadi pada 4-5 minggu setelah liburan,” ujar Airlangga.

Dari data per 26 Mei 2021, sebesar 55,6 persen kasus aktif ada di Pulau Jawa dan 22,9 persen di Pulau Sumatera. Adapun 5 provinsi yang berkontribusi paling besar atau 65 persen kasus aktif nasional antara lain adalah Jawa Barat (29.045 kasus), DKI Jakarta (10.800 kasus), Papua (8.799 kasus), Jawa Tengah (8.429 kasus), dan Riau (5.244 kasus).

Selain Sumatera Barat yang jumlah Kasus Aktifnya sebanyak 3.038 kasus, kasus aktif di seluruh Provinsi lainnya berada di bawah 3.000 kasus. Terkait rasio ketersediaan tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR), BOR rata-rata nasional sebesar 33 persen.

Sedangkan seluruh provinsi di Sumatera (kecuali Bengkulu), memiliki BOR di atas rata-rata nasional (>33 persen). Untuk BOR Intensif (ICU) nasional sebesar 34 persen, sedangkan provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat BOR Intensif di atas rata-rata nasional (>34 persen).

PPKM Mikro diperluas

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) menjelaskan, Pemerintah telah menetapkan perpanjangan dan perluasan PPKM Mikro. Dengan begitu, PPKM Mikro Tahap IX berlaku pada 1 Juni sampai 14 Juni mendatang.

Kebijakan PPKM diperluas cakupannya hingga Provinsi Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. “Dengan demikian, per 1 Juni 2021, total seluruh 34 Provinsi telah ditetapkan untuk menerapkan PPKM Mikro,” sambungnya.

Perpanjangan dan perluasan penerapan PPKM Mikro tersebut, seperti di tahapan-tahapan sebelumnya, akan mendasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri yang akan mulai diberlakukan tanggal 1 Juni 2021. Menko Perekonomian pun menerangkan, cakupan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro tahapan ini, masih tetap sama dengan periode sebelumnya.

Kepala Daerah (Gubernur) menentukan Kabupaten atau Kota mana saja di wilayahnya, yang menerapkan PPKM Mikro. Sekaligus memastikan pelaksanaan PPKM Mikro berjalan baik dengan pembentukan Posko Desa, serta pengendalian pada tingkat mikro sampai dengan tingkat RT/RW.