REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat pengawas intern pemerintah (APIP) agar meningkatkan pengawasan terhadap percepatan belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Sebab saat ini realisasi belanja pemerintah tercatat masih rendah.
Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5). "Saya minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan. Dan supaya kita tahu semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah," ujar Jokowi.
Realiasi belanja dari APBN pun baru mencapai sekitar 15 persen, sedangkan dari APBD sebesar 7 persen. Selain itu, serapan belanja PEN juga masih rendah yakni mencapai sebesar 24,6 persen.
"Sekali lagi kecepatan tapi juga ketepatan sasaran. Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat. Ini saya minta tadi dikawal," kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan, pada kuartal pertama, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru mencapai sekitar 10,98 persen. Sedangkan, pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.
"Ini yang terus harus diikuti dan dikawal, dibantu. Karena itu saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah melihat betul mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Ini ada apa? Memberikan solusi, carikan solusinya, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini," jelasnya.
Jokowi ingin realisasi belanja dari kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah dapat dilakukan secara cepat dan akuntabel. Lebih lanjut, ia menyampaikan tahun 2021 ini merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi masih minus 0,74 persen. Kemudian pada kuartal kedua ini, ia menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.
"Bukan sesuatu yang gampang. Oleh sebab itu, seperti tadi disampaikan oleh bapak Ketua BPKP, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik. Sekali lagi tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional," tambah Jokowi.
Saat ini, pemerintah juga telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional yang mencapai hampir Rp 700 triliun. Ia ingin anggaran ini dapat direalisasikan secara cepat dan akuntabel sehingga perekonomian nasional bisa kembali bangkit.
"Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
